(1) PEMANTAPAN EKONOMI MAKRO
“Membangun kembali fundamental ekonomi yang sehat dan mantap demi meningkatkan pertumbuhan, memperluas pemerataan, dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dengan sasaran utama menekan angka kemiskinan dan pengangguran.”

(2) PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH
“Kebijakan Otonomi Daerah dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan. Pembagian sumber keuangan yang adil dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan agenda strategis, disamping penegakan hukum yang tegas atas setiap penyimpangan di daerah.”

(3) PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
“Membangun sektor riil yang kuat dan berdaya demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan. Mengembangkan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pemantapan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif solusi.”

(4) PERJUANGAN PETANI
“Mengembalikan kedudukan petani sebagai aktor pembangunan, bukan lagi obyek yang mudah diperdaya dan diperas. Memajukan prinsip kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan agar ditegakkan dalam dunia pertanian.”

(5) PERJUANGAN BURUH
“Memperbaiki kondisi buruh domestik dan migran yang amat memprihatinkan, agar tidak lagi dijadikan komoditas ekonomi dan politik belaka. Membangun solidaritas yang genuin di kalangan buruh kasar dan pekerja berdasi, demi terjaminnya hak dan masa depan buruh lebih baik.”

(6) PERJUANGAN NELAYAN
“Mendorong pembentukan serikat nelayan yang profesional dan berdaya, mampu memenuhi kebutuhan anggota dan melindungi hak nelayan yang dirampas. Mengembangkan pendidikan berbasis kelautan, pemanfaatan teknologi perikanan, serta pemajuan budaya hemat dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan.”

(7) USAHA KECIL DAN MENENGAH
“Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai penguatan sektor UKM yang terbukti telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Memacu kinerja kelompok pengrajin, pengusaha tekstil, pengolah bahan pangan, pedagang eceran sampai asongan yang sanggup bertahan di masa krisis, agar ekonomi Indonesia bangkit dengan basis yang lebih mandiri.”

(8) POLITIK NASIONAL
“Memastikan konsolidasi demokrasi dengan kehadiran pemimpin nasional yang amanah dan bersih. Tetapi membangun sistem politik yang sehat dan kuat lebih menentukan, sehingga sejumlah agenda besar harus dijalankan untuk membenahi lembaga publik agar representatif dan bertanggung-jawab.”

(9) PERTAHANAN KEAMANAN
“Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar pertahanan dan keamanan negara. Menempatkan polisi selaku aparat penegak hukum dan tentara sebagai alat pertahanan negara. Menghadapi gejolak masyarakat dengan metoda dialog dan perdamaian, disamping penegakan hukum dan perwujudan kesejahteraan.”

(10) PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM
“Memadukan proses penegakan hukum yang bertanggung-jawab agar tak terpisahkan dengan perlindungan HAM. Melakukan terobosan hukum dalam memerangi korupsi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, demi memutuskan hubungan dengan penyimpangan di masa lalu sebagai manifestasi keadilan transisional.”

(11) POLITIK LUAR NEGERI
“Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.”

(12) PENDIDIKAN NASIONAL
“Menjadikan pendidikan sebagai proses pengembangan potensi manusia yang utuh. Merancang sistem pendidikan nasional yang komprehensif dengan cakupan alternatif pembiayaan yang murah tapi berkualitas. Merealisasikan alokasi 20% anggaran negara bagi kemajuan pendidikan, terutama demi peningkatan kesejahteraan pendidik.”

(13) KEPELOPORAN PEMUDA
“Membina pemuda hari ini sebagai calon pemimpin masa depan. Menyelamatkan generasi muda Indonesia yang terjerat dalam bayang-bayang budaya global dan dekadensi moral, dengan strategi pembelajaran kolektif kaum muda dalam memahami sejarah bangsa dan mensiasati masa depan yang penuh tantangan.”

(14) PEREMPUAN INDONESIA
“Mendorong suasana kemitraan yang tulus antara kaum perempuan dan lelaki di atas landasan ketaqwaan, dengan orientasi kerja menebar kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mewujudkan perempuan Indonesia yang bertaqwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya.”

(15) PEMBINAAN KELUARGA
“Membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral demi terwujudnya masyarakat Indonesia aman dan damai, adil dan makmur. Mengarahkan keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa.”

(16) PEMBANGUNAN KESEHATAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
“Menetapkan visi kesehatan paripurna selaku panduan strategis untuk dijalankan secara berkelanjutan. Mengalokasikan anggaran negara yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas sebagai bagian amat penting dari wujud kesejahteraan sosial.”

(17) PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP
“Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kemauan politik pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan tanggung-jawab internasional. Menjadikan kehidupan seluruh umat manusia yang layak di bumi yang satu, sebab baru bumi satu-satunya ini yang layak dihuni.”

(18) ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN INDUSTRI
“Mensinergikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai jalan keluar untuk merintis kembali pembangunan industri strategis yang kolaps. Selanjutnya meningkatkan penguasaan iptek menjadi tiket utama menuju Indonesia yang maju dan mandiri.”

(19) SENI, BUDAYA, DAN PARIWISATA
“Membentuk bangsa yang memiliki disiplin kuat, etos kerja, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius sebagai faktor penentu karakter warga bangsa yang tangguh.”

(20) DAKWAH DAN PEMBINAAN UMAT BERAGAMA
“Menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya selaku hamba Allah dengan mencontohkan, menyeru kepada kebaikan, dan membentuk kepribadian bangsa. Menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati.”

(21) KOMUNIKASI DAN INFORMASI
“Menggenapi prinsip kebebasan informasi dengan kejujuran dalam berkomunikasi disertai penegakan etika profesi dan pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran informasi. Menjaga semangat kebebasan berkespresi agar tidak dikekang oleh kepentingan politik tertentu.”

E. Inisiatif PK Sejahtera
Setelah menelusuri akar masalah kebangsaan dan mencari solusi bersama, patut disimak kembali ketentuan suci tentang kaum yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka yang sanggup melepaskan diri dari berbagai krisis yang mengepung dirinya, tabah dalam menghadapi segala ujian, sesuai firman Allah Yang Maha Agung: “Betapa banyak Nabi yang berjuang bersamanya para pengikut yang bertakwa. Mereka tidak putus asa (wahn) karena bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak lemah (dla’fu), dan tidak pula menyerah (istikan). Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar.” (QS Ali Imran: 146).

Dalam situasi penuh tekanan, krisis yang terus menjerat, maka bangsa Indonesia harus menghilangkan sifat wahn (lost heart), dla’fu (weak in will), dan istikan (give up). Kita urai dan selesaikan permasalahan satu per satu, secara sistematis dan simultan, sambil mencari langkah terobosan yang dapat membawa perubahan fundamental. PK Sejahtera mengambil inisiatif kecil yang berdaya ungkit besar untuk menyelesaikan masalah kebangsaan, antara lain:

1. Membangun organisasi yang solid dan berdisiplin tinggi sebagai role model kekuatan reformis. Demonstrasi damai, santun dan tertib merupakan keunikan di tengah situasi kekacauan massal. Walaupun dalam jumlah besar, puluhan ribu dan ratusan ribu orang demonstran PK Sejahtera, tidak menimbulkan kerusuhan. ”No glass is falling (tak perlu satu pun gelas jatuh)”, untuk memperjuangkan sebuah aspirasi kebenaran. Memang bukan watak bangsa ini untuk terus bertikai dan berbuat keonaran. Menyebarnya provokasi diikuti hambatan komunikasi menyulut anarki. Karena itu dibutuhkan barisan yang sadar dan berdisiplin dalam mengemban misi kolektif.

2. Mencetak kader-kader pemimpin yang amanah, kapabel dan kompeten, serta konsisten dalam menjalankan tugas publik. Kader PK Sejahtera terdiri dari kalangan guru, dosen, karyawan swasta, pegawai negeri, wirausaha, kaum profesional, akademisi, pelajar dan mahasiswa. Mereka menjalani tugas kemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab, walaupun dengan kompensasi ala kadarnya, bahkan sering tak memadai. Sebagai contoh kecil, Menhutbun Nur Mahmudi Ismail (yang tercatat sebagai Presiden pertama PK) dan Sekjennya Soeripto berhasil memenjarakan koruptor dan menyelamatkan dana reboisasi yang masuk kategori nonanggaran sebesar Rp 7,8 trilyun. Begitu pula anggota legislatif PK Sejahtera di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD I dan II) mengembalikan uang sogok total Rp 5,3 milyar dan menyelamatkan uang negara senilai Rp 739,6 milyar selama empat tahun berkiprah.

3. Melakukan pendidikan politik kerakyatan yang otentik dan membebaskan, bukan dengan politik uang dan intimidasi. Prinsip melayani dan memberi contoh amat ditekankan bagi kalangan pimpinan dan fungsionaris partai. Rakyat pendukung PK Sejahtera terdiri dari kalangan petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan kelompok yang tersingkirkan – semuanya harus mendapatkan hak mereka yang terampas. Karena itu, PK Sejahtera berinisiatif membeli gabah petani di saat jatuhnya harga gabah (Gerakan Nasional Peduli Petani), mendampingi buruh dalam memperoleh hak normatifnya, mengadvokasi kepentingan nelayan (Gerakan Nelayan Sejahtera), membina anak jalanan, serta merintis wirausaha mandiri di kalangan masyarakat miskin kota.

4. Membangun hubungan lintas kelompok dan lintas kepentingan, dengan memprioritaskan kepentingan umat dan bangsa yang lebih luas. Secara khusus di kalangan umat Islam, PK Sejahtera mendorong silaturahmi antar elite dan anggota organisasi yang berbeda aliran. Dalam tataran kebangsaan, PK Sejahtera turut serta mempertemukan seluruh komponen bangsa untuk menangani berbagai isu strategis: kekerasan komunal (Forum Indonesia Damai), penjajahan global (Masyarakat Anti Perang), bencana alam dan korban konflik sosial (Hari Kesetiakawanan Nasional).

5. Membina moral generasi muda, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa, dalam menemukan jatidiri mereka di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi budaya. PK Sejahtera sering disebut “Partai Kaum Muda”, bukan hanya karena kebanyakan pengurus dan kadernya adalah generasi muda, melainkan karena “spirit kemudaan” (pembaharuan moral) akan tetap dipertahankan. Pembinaan generasi dirancang dalam program kaderisasi yang tertata dengan baik dan memiliki tujuan jelas: “membentuk manusia Indonesia yang mampu memperbaiki dirinya dan akhirnya memimpin dunia”.

6. Menumbuhkan budaya dan gaya hidup yang sejalan dengan tuntutan syariat serta kesantunan masyarakat. Upaya pemasyarakatan jilbab dan kerudung di kalangan perempuan muslimah berlangsung dengan penuh kerelaan, sebab tak ada paksaan dalam menjalankan perintah agama. Sehingga akhirnya membentuk kesadaran baru dan menampilkan gaya hidup yang elegan di kalangan perempuan. Pengenalan nasyid dan pembangkitan kembali marawis serta jenis hiburan rakyat yang penuh pesan moral. Membina kader-kader penulis cerita pendek dan novel, serta sineas muda yang menyajikan tayangan dakwah dengan format seni kontemporer. Semua itu dilakukan dalam koridor dakwah yang moderat dan adaptif.

7. Merintis solidaritas nasional dan internasional dalam merespon masalah yang berkembang. Kepedulian terhadap masalah-masalah global dipandang penting, walaupun tetap memprioritaskan masalah lokal dan nasional. Keseimbangan peran dan perhatian itu akan memberi manfaat pada posisi Indonesia di tengah hubungan antarbangsa. Lobi-lobi strategis digalang dengan lembaga kemasyarakatan atau pimpinan pemerintahan yang memiliki komitmen sama terhadap pembebasan negeri-negeri tertindas dan penyelamatan negeri-negeri miskin yang terjerat utang. Inilah “diplomasi untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa-bangsa”.

8. Mengembangkan Pos Wanita Keluarga Sejahtera sebagai pusat pelayanan keluarga untuk kesehatan ibu dan anak. Disamping itu juga difungsikan sebagai sarana penyadaran dan pemberdayaan kaum perempuan, serta peningkatan peran keluarga selaku fondasi masyarakat madani. Lebih luas lagi, mengelola Posko Rakyat Adil Sejahtera sebagai arena pelayanan medis, bantuan sosial, konsultasi agama, terapi alternatif (ruqyah), dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengelompokan masyarakat dalam satuan-satuan kecil (halaqah) akan memudahkan pembinaan dan pencarian solusi yang tepat sasaran. Komunitas kecil juga dapat menjadi kantong penyelamat, apabila negara berada dalam keadaan bahaya besar.

9. Mendorong terselenggaranya pendidikan berongkos murah dengan kualitas tetap terjaga, seperti pendirian Sekolah Terbuka atau Sekolah Rakyat yang menampung anggota masyarakat yang tidak mampu. Banyak pemuda putus sekolah yang tertolong dengan aksi ini, sehingga mereka dapat menamatkan pendidikan dasar dan menengah yang memadai sebagai prasyarat untuk meniti kerja atau mengembangkan potensi diri. Ribuan tenaga pendidik dikerahkan di seluruh pelosok Tanah Air, dengan semangat kesukarelaan yang tinggi. Mereka benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa dalam usia yang rata-rata masih sangat muda. PK Sejahtera juga mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan model Sekolah Islam Terpadu yang secara nyata menjabarkan tujuan pendidikan untuk membentuk siswa cerdas dan berakhlak mulia. Tumbuh pesatnya model sekolah ini di berbagai wilayah Tanah Air merupakan bukti kongkrit bahwa sekolah tersebut diapresiasi oleh masyarakat luas.

10. Memelopori usaha swadaya berskala mikro dengan bantuan permodalan melalui Baitul Mal wa Tamwil (BMT), yang kemudian berkembang menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dari cikal bakal lembaga mikro ini lahir gagasan pembentukan Bank Muamalah atau bank umum yang berciri syariah. Dalam tataran nasional terbukti perbankan syariah cukup teruji menghadapi gempuran krisis ekonomi. Langkah selanjutnya mengembangkan sistem perniagaan berjenjang (multi level marketing, MLM) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Unit-unit produksi rumah tangga dan skala mikro bertumbuhan seiring dengan perluasan jaringan pemasaran, sehingga proses produksi dan distribusi barang dan jasa tak dimonopoli oleh kekuatan modal tertentu. Disamping itu, hak konsumen untuk memperoleh produk murah dan berkualitas dapat terpenuhi.

11. Mendukung sepenuhnya pengelolaan pers yang jujur, bebas, dan bertanggung-jawab sebagai mediator komunikasi publik. Pers yang profesional dan kredibel dapat berperan sebagai pilar keempat demokrasi yang kokoh. Untuk itu kader-kader PK Sejahtera yang berprofesi sebagai jurnalis mempromosikan sikap anti amplop (suap) dalam menjalankan tugasnya. Tentu saja inisiatif itu harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan jurnalis yang kompetitif oleh perusahaan media masing-masing. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi harus disokong oleh seluruh komponen masyarakat, sebab para jurnalis menjadi penyuluh kehidupan. Jurnalisme tak hanya disikapi sebagai hobi, okupasi atau profesi semata, melainkan juga devosi – arena pengabdian dan perjuangan dalam rangka menyuarakan kebenaran dan membongkar kepalsuan informasi.

12. Membangun gerakan rakyat (civil society) yang mandiri dan berdaya dalam lingkup wilayah dan bidang tugas masing-masing. Banyak kader PK Sejahtera yang menjadi pendiri kelompok tani dan nelayan, serikat pekerja dan asosiasi profesional, serta perkumpulan kaum perempuan dan klub remaja/pemuda. Mereka sangat memahami posisinya sebagai faktor pengubah lingkungan, karena wawasan yang integral dalam hal pengelolaan gerakan sosial, kultural, dan politikal. Dengan basis yang kokoh, mereka tak akan bergantung pada bantuan pemerintah atau dikooptasi oleh tokoh tertentu.

13. Menyemai bibit kepakaran dalam berbagai bidang ilmu dan aspek pembangunan dengan mendukung lembaga pemikiran (think tank) atau lembaga riset swasta dan pemerintah. Komunitas PK Sejahtera menyebarkan kebajikan di seluruh sektor pembangunan bangsa, seraya menyulut semangat perubahan. Hal itu membuktikan kesiapan dalam menjawab permasalahan bersama dan memimpin pembaharuan masyarakat. Indonesia bisa diselamatkan dari keterpurukan, bila mampu menggelorakan pusat-pusat kecerdasan (centre of excellence) dan agen perubahan yang kompeten.

14. Memompa jiwa sportivitas dalam beragam bentuk kegiatan olahraga dan kepanduan yang dapat memperkuat semangat bela negara. Luasnya wilayah negara kesatuan dan besarnya ancaman yang dihadapi Indonesia menuntut kesadaran warga masyarakat untuk siap membela negara, bilamana diperlukan. Setidak-tidaknya pengetahuan tentang informasi strategis, keterampilan membela diri, serta ketahanan fisik harus dikembangkan. Semua itu dihayati sebagai bagian dari pendidikan kewargaan (civic education).

15. Membentuk Posko Kemanusiaan di sejumlah daerah konflik, dengan mengerahkan tenaga medis dan paramedis serta sukarelawan. Kegiatan pasca konflik juga dilanjutkan dengan menjadi mediator bagi proses rehabilitasi dan rekonsiliasi antar kelompok yang pernah bertikai. Konsentrasi utama ditujukan kepada pendidikan anak dan remaja yang terbengkalai, dan pemulihan kondisi psikologis kaum perempuan yang menjadi korban konflik paling rentan.

16. Menumbuhkan kesadaran atas kelestarian sumber daya dalam bentuk kegiatan pecinta alam dan aksi peduli lingkungan. Kedekatan manusia dengan alam sekitarnya merupakan tuntunan Ilahi, karena peran manusia sebagai khalifah dan pemakmur di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya tak boleh menjadi proyek eksploitasi jangka pendek, dengan mengorbankan keselamatan generasi masa datang. Karena itulah, kader PK Sejahtera menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini melalui penularan norma kebersihan, penghematan, dan pemeliharaan daya dukung alam untuk kesejahteraan manusia.

Demikianlah ringkasan akar masalah kebangsaan beserta solusi alternatifnya, serta tawaran agenda bersama, dan inisiatif yang tekah dirintis oleh PK Sejahtera. Masih banyak lagi insiatif dan aksi kreatif yang belum disebutkan. Tentu banyak pula kelompok sosial-politik lain yang telah menempuh insiatif serupa, bahkan mungkin lebih bermakna lagi. PK Sejahtera membuka diri seluas-luasnya bagi aliansi perbaikan nasib bangsa yang sedang terpuruk ini.

Pemahaman masalah yang jernih dan pilihan solusi yang kongkrit akan membuat aliansi kaum reformis (reformist alliance) lebih berdaya tahan. Jangan biarkan kekuatan status quo lama (old establishment) dan baru (new establishment) bersatu dengan kekuatan global (global establishment) yang ingin mencengkeram dunia dalam genggaman hegemoninya. ***

D. Agenda Bersama
Masalah besar tak bisa dipecahkan secara parsial, dan tak bisa diimpikan tuntas dalam waktu singkat. Tak ada formula “simsalabim” untuk mengubah keadaan dalam waktu sekejap. Sebagaimana tiap masalah berakumulasi sesuai dengan berjalannya waktu, maka pemecahannya pun membutuhkan waktu dan momentum tertentu. Namun, kebiasaan menunda solusi segera dan menumpuk masalah baru harus diakhiri. Sejumlah agenda prinsipal dapat menjadi pegangan bagi seluruh komponen bangsa yang memiliki keprihatinan sama, yaitu:

1. Penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan tak bisa lagi ditawar-tawar. Masyarakat membutuhkan penawar bagi luka sejarah yang mereka derita sebagai korban korupsi dan otoriterianisme. Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa pelanggaran apapun akan dikenai sanksi, dan sengketa dapat diselesaikan sesuai dengan tuntutan keadilan. Pada titik ini diniscayakan terobosan hukum untuk mencapai keadilan di masa peralihan (transitional justice). Hukum harus berdaulat demi kepentingan rakyat.

2. Pemerataan kesejahteraan seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan sebagai syarat minimal untuk pembangkitan ekonomi nasional. Redistribusi aset negara harus dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penataan potensi nasional yang bersokoguru koperasi dan ekonomi rakyat dengan dukungan inisiatif swasta dan badan usaha milik negara yang kredibel dan profesional. Demokrasi ekonomi dipraktekkan berlandaskan nilai-nilai moral yang obyektif.

3. Perluasan pendidikan serta pembaharuan etika dan budaya merupakan pangkal pemulihan jati diri dan kepribadian bangsa. Pendidikan dimaksudkan untuk pengembangan potensi anak manusia yang utuh dan paripurna (insan kamil). Sementara pengembangan etika dan budaya akan menentukan watak kolektif bangsa secara keseluruhan. Pembaharuan dilakukan agar etika dan budaya tidak menjadi norma-norma yang mati dan memfosil, melainkan berfungsi sebagai sumber daya hidup dan daya tahan bangsa menghadapi tantangan.

4. Perekatan kembali (cementation) jiwa keumatan dan kebangsaan, melalui peran kepemimpinan yang berkarakter pemersatu, pelayan dan teladan bagi seluruh rakyat. Dalam setiap lapisan masyarakat, segenap strata sosial-politik, dan lingkup wilayah mana saja perlu ditumbuhkan semangat persaudaraan baru. Karena bangsa ini ditakdirkan hidup bersuku-suku dan beragam latar-belakang sosial. Peran umat Islam sebagai komponen mayoritas amat menentukan dalam menjaga keutuhan bangsa, tanpa menafikan posisi kelompok agama lain.

5. Penegakan kedaulatan bangsa dimulai dengan memelihara batas-batas wilayah negara kesatuan secara fisik di darat, laut, dan udara. Kedaulatan juga terwujud dalam sikap politik yang mandiri di tengah pergaulan antar bangsa. Implementasi politik bebas aktif demi tercapainya stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berlandaskan prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka kita mendukung solidaritas bangsa-bangsa tertindas dalam memperoleh kebebasannya.

6. Perlindungan harkat kemanusiaan diperlukan karena membangun pemerintahan dan negara yang kuat tak boleh mengorbankan hak asasi warga negara sebagai anak manusia yang bebas. Penguatan bangsa juga tak boleh menimbulkan arogansi kebangsaan atau chauvinisme, hingga mengancam kebebasan bangsa-bangsa lain. Kebesaran suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh penguasaan wilayah (colonialism) dan aset bangsa lain, melainkan dari kesediaan untuk bekerjasama saling menguntungkan dan hidup berdampingan secara damai, serta kepeloporannya dalam membangun dunia yang maju dan beradab.

7. Peran serta dalam menentukan wajah peradaban dunia. Dengan segala potensi yang dimiliki dan keterbatasan yang melingkungi, Indonesia harus memberi sumbangsih bagi perbaikan dunia. Pada awal masa kemerdekaan dulu Indonesia berperan sebagai pelopor bangkitnya negara-negara Dunia Ketiga yang akhirnya menempuh garis Non Blok, di tengah kompetisi sengit dua blok kekuatan dunia

(Timur dan Barat). Pada masa kerajaan Nusantara juga tercatat kemajuan kebudayaan Timur di tengah kegelapan dunia. Kini peran sejarah itu ditagih kembali, saat dunia didominasi satu kubu hegemonik.

Segala daya perlu dikerahkan untuk gerakan nasional lintas kelompok. “Tujuh P: Agenda Bersama Penyelamatan Bangsa” (Seven Ps: Common Agenda to Save the Country) tersebut bisa menjadi acuan minimal untuk kemudian dirinci menjadi program-program yang kongkrit. Tak boleh ada komponen bangsa yang bergerak sendirian, karena sikap itu tak memecahkan masalah. Tak boleh ada komponen bangsa yang meremehkan dan mengabaikan inisiatif sekecil apapun dari kelompok lain. Kesediaan untuk membuka diri, bekerjasama, dan bergandeng-tangan dalam menuntaskan persoalan bangsa merupakan keharusan. Kita perlu mengaktualisasikan kembali semangat “Gotong Royong” yang sejati (genuine cooperativism).

Kita tidak boleh kehilangan akal sehat dan semangat juang dalam menghadapi masalah besar bangsa ini. Segala daya harus dikerahkan untuk mencari solusi alternatif dari berbagai bidang. Prioritas masalah dan solusi yang akan dilaksanakan tentu harus ditetapkan. Berikut ini sejumlah alternatif yang dapat dikembangkan lebih matang:

1. Memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya menjadi prioritas utama, karena kepercayaan masyarakat terkuras akibat penyelewengan kekuasaan dan kekayaan negara juga nyaris ludas. Langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh demi menghindari kebangkrutan ekonomi dan politik nasional, sebagaimana tersirat dalam Platform Penegakan Hukum, ialah:
a. Penindakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat banyak. Tindakan represif harus bersifat imparsial dan nondiskriminatif. Hadirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) semestinya menjadi momentum baru dalam perang total melawan korupsi, seraya memperbaiki kinerja Kepolisian dan Kejaksaan serta Kehakiman agar menjadi ujung tombak penegakan keadilan, melalui program judicial reform yang terencana. Bila upaya hukum formal ini gagal, maka anarkisme sosial tidak lagi dapat dibendung.
b. Pembenahan kelembagaan, terutama badan negara yang mengelola dan mengawasi sistem keuangan (APBN dan APBD). Tingkat kebocoran anggaran nasional dan lokal harus dikurangi secara signifikan, dan diberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelakunya, bukan hanya sanksi administatif. Para perencana, pengelola dan pengawas keuangan negara seharusnya bertugas mengamankan kas negara serta menjamin alokasi anggaran sesuai kebutuhan rakyat. Selanjutnya proses reformasi birokrasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan perampingan jumlah pegawai negeri dan penetapan kompetensi bagi setiap instansi pemerintah yang diperlukan. Seleksi bagi para pejabat dan pegawai harus dilakukan secara transparan dan bertanggung-jawab, semata-mata memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang optimal, bukan sekadar lelang jabatan.
c. Penyehatan lingkungan internasional
Indonesia telah terikat dengan sejumlah konvensi internasional melawan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Infrastruktur hukum dan birokrasi untuk memenuhi tanggung-jawab internasional itu juga sudah disediakan. Namun kebutuhan utama kita sebenarnya ialah lembaga internasional yang menangani masalah keuangan dan pembangunan, seperti IMF (International Monetery Fund) dan WB (World Bank), harus menerapkan segala prinsip yang telah ditetapkan. Tidak jarang peluang korupsi justru bersumber dari kelemahan prosedur lembaga internasional. Atau, mereka membiarkan begitu saja penyimpangan yang dilakukan mitra domestiknya, baik unsur pemerintah dan swasta, sambil menikmati keuntungan haram. Biasanya, setelah penyelewengan itu terbongkar, lembaga dunia baru bersuara keras dan memberi tekanan yang terlambat. Kerusakan tak bisa diperbaiki di tengah lingkungan yang sakit.
d. Pengawasan total masyarakat
Dalam masa transisi yang serba tak pasti, perubahan tak bisa hanya diandalkan pada inisiatif hukum dan kelembagaan negara. Keberanian masyarakat untuk melakukan kontrol atas segala kebijakan dan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta merupakan modal berharga. Energi perubahan sering datang dari lapisan bawah masyarakat yang selama ini menjadi korban korupsi. Untuk itu perlu disediakan perangkat hukum yang memadai, semisal terbitnya UU Kebebasan Informasi serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua perangkat itu akan memberi jaminan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi penting yang mereka butuhkan, misalnya Rencana APBN atau APBD yang akan ditetapkan beserta rincian pos penerimaan dan pengeluarannya.
Dari informasi yang diterimanya, masyarakat dapat mengecek bukti-bukti kongkrit di lapangan. Jika terdapat kejanggalan, atau jelas-jelas penyimpangan, mereka akan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Insiatif masyarakat yang kritis itu mestinya dihargai, bukan dimusuhi, karena membantu aparat penegak hukum. Bila prosedur formal tak efektif, masyarakat dapat menggunakan senjatanya yang paling ampuh, yakni mencabut legitimasi dan mandat yang mereka berikan kepada para pejabat publik. Pada titik inilah kedaulatan rakyat benar-benar diuji.
e. Penegakan kepemimpinan dan nilai-nilai baru yang bersih masyarakat membutuhkan teladan. Sudah banyak perangkat hukum dan lembaga yang dimunculkan, tetapi tak ada satupun figur yang mampu menjalankannya dengan sepenuh hati. Figur pemimpin yang tampil di masa transisi telah memunculkan kekecewaan baru, karena harapan akan perubahan tidak kunjung diwujudkan. Para pemimpin itu asyik sendiri dengan pemuasan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Masyarakat kehilangan panutan, sehingga terjadi disorientasi yang dahsyat. “Jika para pemimpin bisa berpesta pora dengan menyelewengkan aset negara, tanpa pernah tersentuh tangan hukum sedikitpun, maka mengapa kami harus terus menderita?”, gugat rakyat jelata. Sebagian masyarakat ada yang mencontoh perilaku buruk itu, ada pula yang melakukan perlawanan sporadik. Kepemimpinan baru harus tampil dengan menegakkan nilai-nilai bersih, amanah, dan peduli dengan nasib rakyat. Sosok inilah yang akan sukses memimpin penindakan hukum dan perubahan kelembagaan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengarahkan partisipasi masyarakat.

2. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran secara bertahap

Kemiskinan yang bersifat struktural tak hanya melanda wilayah pedesaan, namun juga merambah ke perkotaan yang tak tertata dengan baik. Untuk itu perlu ditata kembali kebijakan ekonomi nasional yang selama ini menguntungkan sektor usaha tertentu berskala besar. Pengembangan unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus dilakukan secara serius dan terencana, dengan dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang produktif dan profesional, serta penguatan sektor koperasi yang benar-benar menjadi sokoguru ekonomi rakyat. Perluasan infrastruktur ekonomi di daerah pedesaan dan kawasan terpencil harus disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, dengan meningkatkan kapasitas industri rumah tangga, antara lain mendayagunakan tenaga perempuan dewasa dan kaum muda yang produktif. Dalam rangka pembangunan rutin, alokasi proyek-proyek padat karya yang berdampak ganda dan luas (multiflier effects) perlu diarahkan ke wilayah kritis yang amat membutuhkan suntikan dana dan peluang kerja. Semua hal itu ditekankan dalam Platform
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang memberi perhatian khusus pada Perjuangan Kaum Petani, Buruh, Nelayan, dan Pedagang Kecil.

Disamping itu juga mengembangkan potensi ekonomi syariah yang sangat besar dan terbuka sebagai pendorong pertumbuhan di tengah kelesuan ekonomi neoliberal. Untuk menekan angka pengangguran yang terus meningkat harus dibuka lapangan kerja yang memadai. Lingkungan bisnis dan iklim investasi yang sehat, serta jaminan keamanan dan kepastian berusaha, merupakan prasyarat bagi perkembangan usaha baru. Karena itu, pola hubungan industrial yang lebih adil perlu diwujudkan dengan menyeimbangkan kepentingan buruh/karyawan dan pengusaha, serta pemerintah sebagai regulator dan pengawas yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

3. Memberantas kebodohan dan keterbelakangan

Kualitas pendidikan yang amat buruk tidak ada alasan lain merupakan tanggung-jawab pemerintah untuk mengatasinya. Alokasi anggaran negara sebesar 20% untuk pengembangan bidang pendidikan harus dilaksanakan, karena menjadi amanat konstitusi. Sebenarnya banyak sumber dana yang mungkin digali untuk meningkatkan sarana pendidikan dan kesejahteraan para guru, antara lain, dengan memanfaatkan pendapatan royalti dari usaha sektor pertambangan dan eksplorasi sumber daya alam. Demikian pula dana nonanggaran yang bertebaran di beberapa pos strategis. Selama ini alokasi dana itu tidak jelas dan tidak fokus, serta sulit dipertanggung-jawabkan. Pemanfaatan dana royalti tentu saja juga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan kebudayaan. Namun, Platform Pendidikan Nasional menggariskan bahwa pengembangan sektor pendidikan akan mempengaruhi seluruh sektor pembangunan lainnya, karena itu harus diprioritaskan. Pendidikan berperan sentral dalam mendongkrak kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Bila pemerintah masih kesulitan menjalankan tugasnya, maka proses pendidikan dapat diselenggarakan dengan pola kerakyatan, yang berongkos murah (karena dukungan penuh pihak swasta dan masyarakat) dan berkualitas (sesuai dengan standar yang diakui).

Bersamaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan pendidikan akan membuka jalan untuk keluar dari krisis multidimensional. Dalam Platform Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri ditegaskan bahwa proses pendidikan dan pengembangan iptek mestinya sejalan dengan kebutuhan industri dan pergerakan roda ekonomi. Keterpaduan langkah ditentukan oleh strategi nasional yang mantap. Kita harus mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif bangsa dengan memperbesar potensi sumber daya manusia yang andal. Perlu dirumuskan kompetensi utama bangsa Indonesia di tengah persaingan global, sehingga kita dapat bertahan hidup dan berkembang maju dengan penuh martabat.

4. Menangani kriminalitas dan kerawanan sosial

Meruaknya gejala kriminalitas disebabkan proses penegakan hukum yang lemah, disamping juga kerentanan dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Untuk itu kebijakan penegakan hukum harus diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai pangkal solusi kerawanan sosial. Platform Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menandaskan setiap warga negara wajib mendapatkan hak dasar yang sah. Apabila kebutuhan primer warga telah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk merampas hak orang lain, kecuali karena keserakahan dan kejahatan yang harus ditindak tegas.

Sekali lagi, potensi masyarakat dapat dikerahkan untuk menjaga keamanan pribadi dan lingkungan, walaupun tanggung-jawab utama tetap berada di pundak Kepolisian. Sebagai aparat negara dan pelindung masyarakat, Polisi jangan sampai berperan jadi beking dari kejahatan terorganisir. Maraknya premanisme tak bisa dilepaskan dari salah-laku (misconduct) aparat. Karena itu reformasi moral harus dilakukan dalam jajaran Kepolisian, tak hanya penambahan sarana fisik belaka. Kesejahteraan aparat dan keluarganya juga patut diperhatikan, sebab mereka bagian dari warga yang harus dipenuhi hak dasarnya.

5. Meredam konflik dan gejala kekerasan (terorisme)

Penyelesaian konflik harus diupayakan secara proporsional sesuai dengan sebab penyulutnya, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Komunikasi politik yang terbuka antar elite pemerintah dan warga masyarakat dipercaya dapat mencegah konflik vertikal. Dalam mensiasati perbedaan kepentingan, jalan dialog antar kelompok masyarakat tetap harus diutamakan, sedang sarana kekerasan dan senjata harus dihindarkan. Platform Politik Nasional menjabarkan keseimbangan hubungan antar lembaga-lembaga negara dan seluruh komponen masyarakat. Mekanisme penyelesaian konflik yang damai dan berkeadilan perlu dilembagakan, termasuk dalam konflik yang melibatkan kelompok warga yang berbeda latar belakang suku, agama, dan golongannya.

Lembaga-lembaga adat dan pranata tradisional lain berperan signifikan dalam meredam konflik. Fungsi utama mereka sebagai pengawal harmoni masyarakat perlu diaktualisasikan kembali. Sementara itu gejala terorisme yang merebak dewasa ini tak cuma dilacak dalam konstelasi kekuatan domestik. Amat jelas terlihat intervensi kekuatan asing dalam menunggangi situasi politik domestik yang belum stabil. Karena itu profesionalisme aparat pertahanan dan keamanan negara amat ditekankan dalam Platform Pertahanan dan Keamanan. Jangan sampai Kepolisian RI sebagai aparat penegak hukum dan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara justru terjebak dalam praktek terorisme negara (state terrorism) dan terorisme global (global terrorism) yang disponsori negara-negara besar. Kita harus menyelesaikan konflik dan gejala kekerasan tanpa menimbulkan konflik baru dan kekerasan yang lebih zalim.

6. Mencegah terjadinya keretakan nasional dan ancaman disintegrasi bangsa

Sumber keretakan nasional terutama sekali terletak pada ketimpangan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang terjadi sepanjang Orde Baru. Kita seperti menyimpan bom waktu dengan persatuan nasional dan stabilitas semu. Keseimbangan baru antara Pusat dan Daerah harus ditampung dalam kebijakan Otonomi Daerah yang perlu disempurnakan, agar prorakyat dan berdampak strategis, sebab isu otonomi amat mudah diinterupsi oleh kepentingan elite dalam jangka pendek. Rakyat harus mengawasi elite politik nasional maupun lokal yang mungkin berupaya menyelewengkan tuntutan otonomi demi kepentingan pribadinya. Masalah identitas kesukuan dan kedaerahan juga diapresiasi secara wajar, sehingga tidak mengarah persaingan etnik dan gerakan separatisma.

Kepemimpinan nasional yang terpercaya dan berwibawa harus mampu mengakomodasikan dinamika hubungan Sipil dan Militer. Tatanan demokrasi modern menghendaki supremasi sipil atas kekuatan militer, dengan ditopang masyarakat madani yang solid dan mandiri. Tampilnya figur kepemimpinan kolektif yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa menjadi niscaya, sebab energi nasional harus dikompakkan untuk melewati masa krisis dan menghadapi persaingan antarbangsa yang lebih kompleks.

7. Memutuskan ketergantungan pada pihak asing

Ketergantungan pada bantuan luar negeri pada mulanya merupakan merupakan pilihan kebijakan ekonomi kapitalistik. Namun lama-kelamaan mempengaruhi orientasi kebijakan politik dan aspek lainnya. Untuk itu prinsip kemandirian ekonomi diformulasikan dalam Platform Kebijakan Ekonomi Makro, bersama dua prinsip penting lainnya menjadi “Trisukses Pembangunan Nasional” baru, meliputi:

a. Kemandirian
b. Keadilan
c. Kesejahteraan

Trisukses Pembangunan versi PK Sejahtera ini kiranya dapat menggantikan Trilogi Pembangunan yang diterapkan sepanjang Orde Baru, dimana orientasi stabilitas politik dan keamanan serta desakan pada strategi pertumbuhan ekonomi telah menekan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam bahasa yang sederhana, cita-cita besar PK Sejahtera dapat diringkaskan untuk mewujudkan “Ekonomi Nasional yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Itulah Prinsip Emas atau Golden Principle yang harus diperjuangkan bersama seluruh komponen bangsa.

Prinsip keadilan bermakna pemulihan ekonomi dan program pembangunan diarahkan untuk menghasilkan distribusi manfaat dan biaya ekonomi yang seimbang bagi segenap komponen masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran ditekan serendah mungkin, serta menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat. Tak ada kelompok masyarakat yang dianakemaskan, sekalipun beralasan akan mendongkrak pertumbuhan, sambil mengorbankan kelompok lain. Namun kebijakan afirmatif harus ditujukan bagi warga dan wilayah yang paling miskin, sebab prinsip kesejahteraan menuntut pemerataan optimal, yakni pertumbuhan yang tersebar di berbagai wilayah (desa atau kota, pusat dan daerah) serta mengangkat harkat hidup seluruh lapisan masyarakat — terutama mereka yang termarjinalkan.

Kestabilan nasional merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya prinsip keadilan dan pencapaian kesejahteraan, dimana proses pertumbuhan dan kemajuan ekonomi selalu diikuti kebijakan pemerataan yang konsisten. Dengan modal kondisi ekonomi yang mantap, maka kita dapat memutus ketergantungan pada dominasi asing. Pokok utang harus dikurangi secara substansial melalui efisiensi total dan pemberantasan korupsi, seiring dengan pendayagunaan seluruh potensi nasional untuk memenuhi kebutuhan pembangunan hingga mencapai taraf kemandirian.

Pembangunan juga dilaksanakan strategi keberlanjutan, yakni mencerminkan orientasi perubahan yang jauh ke depan dengan memikirkan nasib generasi mendatang. Dalam konteks itu, Platform Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan menetapkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

8. Merevitalisasi sumber daya kepemimpinan nasional dan lokal

Masalah nasional yang kompleks sering disederhanakan sebagai hilangnya sosok kepemimpinan yang visioner, sehingga seluruh bangsa ini seperti kehilangan semangat untuk mengangkat beban berat, dan tersesat di rimba krisis yang gelap tak berujung. Sumber daya kepemimpinan nasional harus disegarkan kembali (rejuvenasi) melalui saluran regenerasi secara menyeluruh. Dalam Platform Kepeloporan Pemuda dinyatakan pentingnya posisi generasi pengganti yang memahami tuntutan zamannya dan tantangan masa depan. Nasib bangsa ini tak bisa dipasrahkan begitu saja kepada kaum tua yang haus kekuasaan, namun juga tak boleh diserahkan kepada generasi muda yang lemah. Dialog antargenerasi dihajatkan untuk menyepakati kepentingan bangsa yang paling vital, yakni tetap eksisnya Indonesia di tengah perputaran zaman.

Peran kaum perempuan amat urgen, termasuk dalam penumbuhan kader kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal. Peluang yang seimbang kini terbuka bagi mereka yang kapabel dan berintegritas. Platform Perempuan Indonesia mencanangkan program peningkatan kapasitas dan penguatan identitas perempuan Indonesia sejati. Selain itu dilengkapi dengan Platform Pembinaan Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil. Dari sini tergambar stabilitas politik dan ekonomi nasional membutuhkan entitas sosial yang mantap dan andal. Berbagai masalah nasional dan lokal dapat dipecahkan masyarakat secara mandiri, seiring dengan lahirnya benih-benih kepemimpinan baru sebagai problem solver.

9. Memperbaharui etika dan budaya

Perubahan fisik dan materi saja tak cukup, bila tak diikuti penumbuhan nilai dan kultur baru. Bisa dikatakan bahwa kebangkrutan ekonomi dan politik nasional bermula dari diabaikannya etika pejabat publik dan budaya kontrol masyarakat. Bangsa Indonesia di masa transisi tak memiliki identitas yang jelas. Nilai-nilai lama yang korup dan menyimpang hendak disingkirkan dan dikubur dalam-dalam, namun nilai-nilai baru yang akan didirikan tak kunjung mencuat dan mengkrital. Lebih parah lagi, tak ada komunitas dan figur pemimpin yang gigih memperjuangkan tegaknya nilai-nilai baru. Karena itu Platform Pengembangan Seni, Budaya, dan Pariwisata tak hanya melihat seni dan budaya sebagai produk fisik belaka, melainkan proses transformasi nilai yang dicita-citakan bersama, sehingga jati diri bangsa yang hilang bisa ditemukan kembali. Karakter bersih, amanah, dan peduli dengan nasib rakyat menjadi fondasi kepribadian yang tangguh.

Identitas budaya amat berharga di tengah pergaulan antarbangsa. Kita akan dihargai oleh bangsa lain sesuai dengan karakter dan karya kreatif dan inovatif kita sendiri. Dalam pertemuan budaya, melalui wahana pariwisata atau proses komunikasi yang lebih luas, maka jati diri bangsa tak boleh luntur. Platform Komunikasi dan Informasi menata hubungan yang setara dan produktif di era globalisasi budaya. Diawali dengan komunikasi yang efektif antar elite pemimpin dan warga masyarakat, selanjutnya komunikasi antar kelompok sosial dan agama yang beragam (Platform Dakwah dan Pembinaan Umat Beragama), hingga komunikasi antar bangsa dan ras manusia. Indonesia akan tampil sebagai bangsa yang bermartabat dengan etika dan budaya baru yang diterapkan secara teguh.

B. Anatomi Masalah
Dari sekian banyak masalah nasional, dapat kita telusuri sejumlah masalah utama. Masalah tersebut menjadi sumber dari persoalan lain ikutannya, yakni:

1. KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN telah merasuki berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari pelayanan publik yang rutin (semisal mengurus surat keterangan atau perizinan), hingga pembuatan kebijakan (dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah) diwarnai dengan gejala penyelewengan. Termasuk pula proses pemilihan anggota legislatif dan kepala eksekutif penuh dengan aroma politik uang. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak aspiratif, anggota legislatif atau pejabat eksekutif yang terpilih tidak representatif, dan pelayanan publik yang diberikan tidak optimal.
Dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang diselewengkan para konglomerat hitam, menurut catatan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), berjumlah Rp 130,6 trilyun. Sedang Kepala Bappenas Kwik Kian Gie membuat perhitungan yang lebih memiriskan: subsidi untuk rekapitalisasi perbankan yang tidak pernah akan sehat minimal Rp 40 trilyun, kebocoran dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang pada tahun 2003 sebesar Rp 370 trilyun bisa mencapai lebih dari 20% (yakni Rp 74 trilyun), pencurian kayu (illegal logging) dan pencurian ikan (illegal fishing) serta ekspor pasir gelap sekitar Rp 90 trilyun, lalu pajak yang digelapkan sekitar Rp 240 trilyun. Dengan demikian total uang rakyat yang menguap sebesar Rp 444 trilyun, lebih besar dari total APBN tahun 2003.

Belum lagi terhitung dana haram yang diputar dalam pencucian uang (money laundering). Benar-benar kerugian negara yang amat besar, dan semua itu ditujukan untuk melemahkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga para koruptor dapat mengontrol sebagian besar aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

2. KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN merupakan indikator yang paling mudah diamati sebagai dampak krisis. Pada awal krisis tahun 1997 tercatat angka kemiskinan sebesar 24,2% dari total penduduk Indonesia. Sampai tahun 2000 angka kemiskinan melonjak 37% penduduk. Mayoritas mereka terdiri dari kalangan petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil di pedesaan. Namun, kemiskinan menyebar ke perkotaan akibat urbanisasi yang tak terkontrol dan pemutusan hubungan kerja yang bersifat massal, tak cuma mengenai buruh kasar (blue collar labour), melainkan juga karyawan berdasi (white collar labour).
Angka pengangguran pada tahun 1997 berjumlah 4,1 juta (menurut survei Tenaga Kerja Nasional BPS). Tahun 1998 menjadi 5,1 juta orang atau 5,46% dari total angkatan kerja yang mencapai 92,7 juta. Tahun 1999 tercatat 6 juta penganggur dari 94,8 juta angkatan kerja, dan tahun 2000 menurun 5,8 juta penganggur dari 95,6 juta angkatan kerja. Tahun 2001, dari 98,9 juta angkatan kerja, sekitar 8 juta (6,08%) berstatus mencari pekerjaan alias menganggur. Dari situ jelas terlihat, daya serap usaha amat rendah, sedang pertumbuhan angkatan kerja terus meninggi. Upah pekerja pun terbilang rendah, tahun 1997 kebutuhan hidup minimum senilai Rp 141.953, namun upah pekerja hanya Rp 134.986. Pada tahun 2000 dan 2001, biaya hidup minimum mencapai Rp 265.721 dan Rp 342.792, sedangkan upah pekerja hanya Rp 225.280 dan Rp 307.173. Dengan upah yang amat rendah, maka para pekerja mustahil meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya.

Terlebih lagi, kebutuhan rutin berupa barang-barang kebutuhan pokok, bahan bakar, air bersih, listrik dan telepon terus meningkat tarifnya menyebabkan kualitas hidup masyarakat terus merosot. Warga miskin yang tercabut dari lingkungan pedesaan dan akhirnya hidup terlunta-lunta di perkotaan telah dipandang sebagai biang masalah, bukan lagi kelompok yang harus diselamatkan, sehingga mereka menjadi korban penertiban dan penggusuran yang tidak manusiawi.

3. KEBODOHAN atau rendahnya mutu pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak dari anggaran negara yang terbatas dan skala prioritas pembangunan yang tak jelas, maka sektor pendidikan sering dinomorbelakangkan. Sarana pendidikan sangat tidak memadai dan tunjangan bagi kaum pendidik juga amat rendah, padahal orangtua siswa atau mahasiswa sudah dipaksa untuk membayar biaya sekolah/kuliah yang terus meroket. Mahalnya biaya pendidikan amat bertentangan dengan tujuan utama berdirinya Republik Indonesia, yang menurut konstitusi, seharusnya berupaya “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan pertama (SLTP) hingga sekolah menengah umum (SMU) rata-rata mencapai 5% dari total jumlah murid yang ada. Namun, di daerah tertentu yang terlanda konflik seperti Maluku dan Maluku Utara, serta Nanggroe Aceh Darussalam, jumlah itu meningkat tajam. Rendahnya kualitas pendidikan dasar dan menengah sudah barangtentu berpengaruh terhadap kondisi pendidikan tinggi. Banyak sekali mahasiswa yang terancam drop out, hanya karena tak sanggup memenuhi biaya kuliah. Apalagi, sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kini telah berubah eksistensi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang bergeser orientasinya mirip dengan lembaga swasta. Tanggung-jawab negara dalam mengembangkan dunia pendidikan seakan lepas. Sementara pihak swasta belum sepenuh hati memajukan dunia pendidikan, kecuali yang bertujuan peningkatan keterampilan sesuai orientasi bisnis masing-masing, sehingga dukungan bagi pengembangan riset dan teknologi yang bersifat strategis amat minim.

Kemerosotan dalam bidang pendidikan akan berdampak lebih signifikan dengan munculnya rintangan komunikasi antar kelompok masyarakat yang berbeda tingkat kesadarannya, dan sempitnya ruang kebebasan berkreasi serta berinovasi. Padahal, bangsa yang tak dapat menggenjot kreativitas dan inovasinya akan tergilas dalam persaingan dengan bangsa lain.

4. KRIMINALITAS DAN KERAWANAN SOSIAL yang merebak di berbagai daerah merupakan konsekuensi logis dari kemiskinan dan kebodohan yang berlapis-lapis di tengah masyarakat. Perampokan, pembunuhan, dan penculikan dengan menggunakan senjata api gelap atau senjata tajam telah mengalahkan fenomena pencurian atau pencopetan biasa. Penjahat semakin berani beraksi. Mereka menggalang sindikat dengan anggota yang sungguh terlatih dan terorganisir (organized crime).
Sementara itu, reaksi masyarakat juga semakin keras. Apabila masyarakat memergoki atau menangkap penjahat, maka tidak akan diserahkan kepada aparat kepolisian, tapi akan dianiaya dan dihukum sampai mati. Hal itu melukiskan betapa parahnya penyakit sosial yang mewabah di kalangan masyarakat, tak jelas lagi sebenarnya siapa yang bertindak selaku penjahat. Sebab, anarki massa pada hakikatnya adalah sebuah bentuk kejahatan pula. Anarki massa juga tidak berdiri sendiri, melainkan didorong oleh lemahnya penegakan hukum dan sikap diskriminatif aparat dalam menangani kejahatan. Penjahat kelas teri dihukum berat, sedang penjahat kelas kakap bebas berkeliaran. Kualitas kejahatan yang memiriskan pun tercermin dari gejala yang tak masuk akal tentang ayah yang memperkosa anaknya sendiri, misalnya, atau anak yang membunuh ibunya sendiri, dan berbagai bentuk kejahatan dalam keluarga (domestic violence). Kaum perempuan dan anak-anak yang lemah biasanya menjadi korban tak tertolong.

Dalam derajat yang lebih mengkhawatirkan, anarki pun berlaku di tingkat elite pemilik modal atau pemegang keputusan, sehingga berkembanglah kejahatan tingkat tinggi (high crime) yang sulit ditangani. Bahkan, dapat dikatakan terjadi proses impunity (kejahatan yang tak tersentuh) terhadap para pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang berkategori berat, atau juga pelaku korupsi kelas kakap. Dalam konteks itu, aparat penegak hukum turut terkena getah melestarikan mafia hukum dan peradilan. Bila lingkaran kejahatan ini terus membesar, maka keamanan dan ketertiban sosial semakin sulit diwujudkan. Orang harus membayar mahal, keluar ongkos ekstra demi menjaga keamanan diri, keluarga, lahan bisnis atau harta-miliknya.

5. KONFLIK DAN KEKERASAN menandai fenomena kerawanan sosial-politik, baik berupa radikalisme komunal, maupun bentuk premanisme, dan terorisme canggih. Sumber kerawanan seringkali sistem politik yang rapuh dan mekanisme penyelesaian konflik yang lumpuh. Pertikaian lokal yang biasanya dipicu oleh ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat – seperti kasus Maluku, Poso dan Sampit serta Sambas – diperparah dengan benturan kepentingan elite dan mandegnya proses penegakan hukum serta pengembangan kesejahteraan umum. Karena kondisi yang serba terjepit, warga terpaksa mengambil jalan kekerasan demi mempertahankan hidupnya, sehingga akhirnya pemerintah jugas menempuh kebijakan darurat sipil atau militer untuk menghentikan kekerasan. Akibatnya segenap warga sipil menderita, terutama 1,3 juta pengungsi korban konflik yang tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia – menurut data Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sampai April 2002. Belum lagi korban tewas dan cacat seumur hidup, juga anak-anak yang menjadi yatim-piatu. Tak ternilai lagi harta benda yang musnah di tengah kobaran konflik yang terus membara.

Bahasa kekerasan pun melanda kalangan pelajar dan mahasiswa. Mereka yang bingung mencari jati diri dan mempertahankan gengsi pribadi terjebak dengan tingkah-polah melukai lawan main dan menghabisi nyawa sesama. Bila gejala tawuran terus dibiarkan, maka mereka akan bertumbuh menjadi generasi yang menyuburkan dendam dan menggerus rasa saling percaya antar warga (social trust). Padahal, rasa saling percaya itulah modal utama (social capital) pengembangan masyarakat plural. Tawuran juga merembet antar warga masyarakat yang bertetangga di kota dan desa. Akarnya adalah ketimpangan ekonomi atau komunikasi antar etnik dan subkultur yang macet. Masyarakat seperti kehilangan alasan untuk hidup damai berdampingan. Tokoh pemersatu antar kelompok masyarakat juga semakin langka ditemukan.

Sebaliknya, premanisme mendapat tempat terhormat. Mereka memperoleh apa saja yang mereka mau, rakyat terus ditekan, sedang pejabat dapat diancam. Premanisme mengancam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, mendukung korupsi dan mengamankan koruptor, menguasai aset negara dan merusak pelayanan publik. Lebih tragis lagi, apabila barisan preman bekerjasama dengan aparat keamanan. Dalam hal ini, perlu ketegasan sikap pimpinan Kepolisian RI dan TNI (Tentara Nasional Indonesia), agar tidak terjebak pada permainan kekuasaan dengan memanfaatkan posisi preman. Pembentukan paramiliter atas nama kelompok komunal atau kekuatan politik tertentu akan menjadi bumerang bagi sistem keamanan dan ketertiban secara keseluruhan.

Begitu pula gejala terorisme punya akar tersendiri dalam kehidupan domestik, namun kondisinya semakin meruyak, tatkala unsur-unsur asing masuk mempengaruhi sistem nasional yang rentan. Berbagai modus teror yang selama ini hanya berskala rendah dengan target tertentu, kini berubah menjadi stadium tinggi dengan target massif. Tekanan asing yang tak dapat direspon dengan baik membuat terorisme yang dilakukan aparat negara (state terrorism) menjadi sulit terkontrol. Kebebasan dan keamanan warga (civil liberties) pun terancam, sedang negara menjadi sasaran adu domba kekuatan asing yang ingin mencengkeram.

6. KERETAKAN NASIONAL DAN ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA semakin nyata di masa transisi. Pengelolaan hubungan pusat dan daerah yang tak arif di tengah derasnya tuntutan otonomi membuat cita-cita keseimbangan baru malah menjadi perangkap kebijakan yang sukar dipecahkan. Pemerintah pusat belum cukup pengalaman untuk memfasilitasi dan mengarahkan kreativitas daerah dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing. Sementara pemerintah daerah belum beranjak dewasa dalam memanfaatkan otoritas baru yang diperolehnya demi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, bukan semata mengumbar arogansi daerah atau elite lokal.
Hubungan antara kekuatan sipil dan militer yang dipandang berpengaruh penting dalam kerangka stabilitas nasional masih berada dalam situasi yang tidak setara dan seimbang. Komitmen setiap elemen untuk mereposisi dan mereformasi diri dan lembaganya sepertinya berlangsung setengah hati. Masing-masing kekuatan rupanya berjaga-jaga, agar perubahan internal tidak membawa kerugian eksternal dalam jangka pendek, sehingga kepentingan nasional untuk menuntaskan agenda reformasi yang bersifat jangka panjang menjadi terlewatkan. Cita-cita “Indonesia Baru” pasca transisi tak mudah lagi dirumuskan, karena segenap pihak belum menyepakati konsensus nasional sebagai pengkristalan aspirasi masyarakat, bukan sekadar kepentingan elite.
Gejala separatisme di wilayah yang kaya sumber daya alam semisal Aceh, Papua, Riau, Kalimantan Timur dan sebagainya memperoleh justifikasi dari sejarah penganaktirian yang berkepanjangan. Jalan dialog telah ditutup saat semangat resentralisasi bangkit kembali. Padahal, yang dibutuhkan sebenarnya adalah proses komunikasi dan ruang partisipasi antar kelompok etnik dan agama serta golongan sosial-ekonomi yang beragam. Sebagaimana kerepotan di tingkat lokal, maka secara nasional betapa sulitnya mencari figur pemersatu antar kelompok etnik dan warga daerah yang amat majemuk seperti Indonesia. Nasib Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada di tepi jurang perpecahan, karena alternatif penyelamatan tak kunjung disepakati.

7. KETERGANTUNGAN PADA DOMINASI ASING terlihat mencolok, antara lain, dalam pembengkakan utang luar negeri. Pada awal krisis tahun 1977 utang luar negeri total mencapai US$ 136 milyar, dimana sebagian besar (53%) adalah utang pihak swasta. Setahun kemudian, setelah IMF (International Monetary Fund) memberikan “bantuan” kepada Indonesia, utang menggelembung jadi US$ 150,8 milyar, masih didominasi utang swasta (52%). Lebih tragis lagi ialah peningkatan utang domestik yang semula tidak ada, kini menjadi Rp 657,5 trilyun. Beban berat harus ditanggung berkat tekanan kebijakan IMF dan sikap pemerintah yang gamang dalam menata perekonomian nasional. Akibatnya, dalam RAPBN tahun 2004, pemerintah mengalokasikan Rp 113,3 trilyun (27% total anggaran) untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri. Bandingkan dengan alokasi belanja daerah Rp 114,8 trilyun (28%), pembiayaan proyek Rp20,6 trilyun (4%), dan subsidi Rp 23,3 trilyun (5%). Potensi nasional tersedot untuk hanya menutupi lobang utang.
Dalam bidang politik dan pertahanan, Indonesia tergolong rawan dan lemah, bahkan dibandingkan dengan kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selama ini sarana pertahanan dan keamanan tergantung pada dukungan satu poros, yakni Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Ketika AS melakukan embargo terhadap bantuan militer dan memberi tekanan politik yang gencar, pemerintah seperti kewalahan. Untuk itu perlu dirintis kembali hubungan yang lebih seimbang dengan AS dan negara-negara besar lain sesuai dengan kepentingan nasional jangka panjang. Pihak AS sendiri amat memperhatikan pola hubungannya dengan Indonesia, seperti tercermin dalam skenario Indonesia masa depan yang dirancang oleh Rand Corporation, sebuah lembaga pemikiran dalam bidang pertahanan nasional di AS. Dalam skenario itu diungkapkan enam kondisi yang mungkin terjadi di Indonesia masa transisi: konsolidasi demokrasi, kekacauan berkelanjutan (muddling through), bangkitnya otoriterisniame baru, tampilnya radikal Islam, terjadinya desentralisasi radikal, dan kemungkinan disintegrasi nasional. Kita harus lebih sigap mengantisipasi perubahan, agar skenario asing tidak menjadi kenyataan buruk.
Pengaruh ideologi kapitalisme dalam bungkus globalisasi ekonomi perlu ditanggapi secara terencana. Sekali lagi, harus diupayakan menjaga jarak yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan pergaulan mancanegara, agar Indonesia tidak cuma menjadi pasar bagi produk asing atau lahan tenaga kerja murah. Hubungan yang lebih konstruktif harus digalang dengan sesama negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, juga dengan Jepang dan Cina yang kini menjadi kekuatan alternatif dunia. Demikian pula hubungan dengan Eropa Bersatu (yang tampaknya didominasi Perancis dan Jerman) demi mengimbangi pengaruh AS di tataran internasional. Sungguh patut dihindari ketergantungan pada satu negara tertentu, dalam hal ini AS yang tampil sebagai negara adidaya satu-satunya di dunia. Kita harus mendorong perubahan konstelasi dunia yang lebih adil dan terbuka. Peradaban dunia harus terus maju, tak bisa lagi mundur ke belakang yang dicirikan pertikaian dan persaingan sesat, sebab akan membawa kehancuran umat manusia.

8. KELEMAHAN KEPEMIMPINAN amat kentara terjadi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Lemahnya sikap para pemimpin di tataran nasional membuat banyak kebijakan strategis tak jalan, bahkan proses pengambilan keputusan berlangsung sepihak penuh intrik dan kegoncangan. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tak bisa mengendalikan para menteri pembantunya secara efektif, sehingga banyak menteri yang berkinerja buruk dan ada pula yang terlihat menganggur. Padahal pekerjaan rumah untuk membenahi instansi pemerintah dan melayani masyarakat terus menggunung. Sebagai Kepala Negara dalam sistem republik, Presiden juga tak mampu mengakomodasikan dan menggelorakan energi nasional yang solid. Setiap petinggi negara, dalam jabatan eksekutif maupun legislatif, lebih terasa bersikeras untuk mempertahankan kekuasaannya semata ketimbang mengayomi masyarakat yang majemuk. Kepentingan pribadi atau kelompok telah mengemuka, sehingga tuah kepemimpinan sebagai pengarah dan inspirator bangsa langsung pudar.
Reposisi lembaga-lembaga kenegaraan belum berjalan mulus. Mekanisme kerja yang belum mapan dalam suprastruktur politik diperumit dengan munculnya tokoh-tokoh politik yang belum matang. Tak ada lagi tokoh sekelas founding fathers (peletak dasar-dasar kebangsaan) yang mampu menelurkan kebijakan atau menghadirkan konvensi menuju tatanan kenegaraan baru. Lembaga-lembaga penting akan muncul, semisal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajah baru. Tetapi, bagaimana persisnya peran DPD, DPR, dan MPR baru itu belum gamblang. Lembaga penting lain seperti Komisi Konstitusi (bertugas menyusun Perubahan UUD 1945) dan Mahkamah Konstitusi (mengadili sengketa politik tingkat tinggi dan perubahan undang-undang) telah bekerja, namun menyimpan kekhawatiran tersendiri. Tokoh-tokoh yang berperan kini mewakili zaman yang serba tak menentu, penuh paradoks.
Kaderisasi kepemimpinan nasional dan lokal amat memprihatinkan. Kualitas angkatan muda dan kaum remaja sangat jauh dari kualifikasi yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan global. Kaum muda belajar dari generasi tua tentang ketamakan pada kekuasaan (gerontokrasi) dan kemudahan untuk menyelewengkan kewenangan (abuse of power) serta merampok aset negara (kleptokrasi). Sebuah pelajaran yang menyimpang, dan ironisnya diwariskan dalam pembinaan keluarga dan pengajaran sekolah yang kering kearifan. Sirkulasi kepemimpinan dan proses regenerasi kebangsaan berlangsung formalistik dan sarat restriksi. Potensi kaum muda tak tersalurkan secara wajar dalam wadah kepemimpinan nasional dan lokal yang mestinya lebih demokratis dan berasas meritokrasi (berdasarkan prestasi dan kemampuan obyektif). Akibatnya, energi mereka membuncah dalam bentuk perlawanan dan pemberontakan destruktif. Hilangnya figur kepemimpinan akan membuahkan malapetaka benturan antar generasi.

9. KERUSAKAN ETIKA DAN BUDAYA tercermin dari hubungan antar sesama warga yang amat jauh dari sifat santun dan beradab. Masyarakat yang dulu dikenal ramah dan pemaaf tiba-tiba berubah menjadi pemarah dan suka balas dendam. Negeri yang dijuluki nusa indah dan damai akhirnya diwarnai konflik dan bersimbah darah. Etika kebangsaan, didirikan atas dasar rasa saling percaya antar sesama anak bangsa, telah hancur. Konflik lokal yang bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan konflik vertikal yang melibatkan aparat negara merupakan arena penghancuran nilai dan etika hidup bersama yang dibangun sejak “Soempah Pemoeda” (1928).
Etika penyelenggara negara yang seyogyanya menjadi pelayan publik telah berbalik seratus delapan puluh derajat. Para pejabat malah memeras dan menindas rakyat yang menjadi pemegang mandat. Para koruptor lebih dihargai dan dihormati, sementara rakyat makin sengsara dan dikejar-kejar bak pengganggu ketertiban umum. Budaya yang luhur dan relijius tersingkir oleh pesona materialisme dan hedonisme. Watak kosmopolitan dan keterbukaan atas perkembangan zaman hilang, tergantikan oleh kebanggaan atas budaya lokal yang sempit dan saling bermusuhan. Walhasil, Indonesia tidak lagi menjadi kekuatan penentu sejarah, eksistensinya diremehkan dalam pergaulan antarbangsa. Dari sisi pemikiran, arus sekularisme dunia semakin kencang merambah. Nilai-nilai spiritual dan fitrah kemanusiaan tergusur oleh hedonisme dan perilaku kebinatangan. Perang menghantui seluruh penduduk dunia. Untuk menghilangkan trauma itu, milenium baru yang sering ditengarai sebagai era persatuan dan kebangkitan negara-negara Timur (Eastern Countries) dengan keunikan budaya dan kekayaan spiritual jangan hanya menjadi slogan kosong. Namun, tampil berhadapan dengan negara-negara Barat (Western Countries) yang memiliki keunggulan peradaban material dengan muka tegak, bukan pekerjaan mudah. Apalagi, mempertemukan intisari kebajikan yang terdapat peradaban Timur dan Barat, sebagaimana langkah krusial menjembatani negara-negara Utara (kaya) dan Selatan (miskin), membutuhkan energi besar. Indonesia masih jauh dari posisi ideal, bahkan acapkali menjadi korban dari benturan kebudayaan dan peradaban dunia yang bergerak cepat.

Itulah “Sembilan K: Masalah Besar Bangsa” (Nine Ks: The Biggest National Problems). Jika dibiarkan berlarut-larut masalah itu akan mengeroposkan sendi-sendi kemasyarakatan dan kebangsaan. Karena itu harus ditangai segera oleh segenap komponen bangsa.

A. Pengantar
Merenungkan masalah bangsa memerlukan kearifan dan menghendaki disiplin berpikir sistemik (system thinking). Tak ada satu pun persoalan bangsa yang terlepas kaitannya dari persoalan lain. Hubungan antar perkara itu dapat bersifat positif (membawa perbaikan) atau negatif (memperparah keadaan). Karena itulah kecermatan bekerja dan keluasan wawasan pada segenap komponen bangsa dihajatkan. Jangan sampai para pemimpin bangsa terjebak pada sikap parsial atau sektoral, bukan memecahkan keseluruhan masalah, malah menanam bom waktu yang suatu saat bisa meledak dengan dahsyat.

Sebagai bangsa yang beriman, kita patut menyimak dan menghayati kembali doa yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. Doa itu bermakna: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa cemas dan putus asa, aku berlindung kepada-Mu dari sifat hina dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari jiwa pengecut dan kikir, aku berlindung kepada-Mu dari jerat utang dan dominasi orang lain” (HR Bukhari).

Doa itu menggambarkan sejumlah masalah yang mengepung setiap perorangan maupun kelompok, perkara yang bersifat individual maupun kolektif, yang harus ditanggulangi dan dihilangkan. Permasalahan berkembang kumulatif, makin lama makin menumpuk dan memuncak, sehingga akhirnya seseorang atau suatu bangsa tak bisa lagi mencari jalan keluar. Dalam bahasa lain, permasalahan itu dapat pula disebut penyakit yang bersifat individual atau sosial, dan karenanya harus diberantas.

Permasalahan pertama bersifat psikologis, yakini merajanya rasa cemas (anxiety) dan putus asa (despair). Kecemasan bermula dari ketidakpuasan terhadap situasi yang sedang berlangsung, dan kekhawatiran menyongsong masa depan yang serba tak pasti. Krisis dan tekanan yang silih berganti memburamkan pandangan, dan mengubur harapan yang tersisa. Yang tinggal hanya perasaan bersalah (guilty feeling), atau kebiasaan menyalahkan orang lain (“the enemy is out there”), tanpa kesanggupan melakukan introspeksi atau otokritik secara kesatria. Hal itu merupakan simptom yang mudah terdeteksi dari berbagai gejala kriminalitas dan kerawanan sosial, seperti meningkatnya angka bunuh diri dan mudahnya orang tersulut emosi.

Permasalahan peringkat kedua bersifat psikososiologis, yaitu sifat hina dan malas. Perasaan rendah diri menjangkiti, jika berhadapan dengan orang lain. Bahkan, kebiasaan mengisolasi diri dari pergaulan dengan sesama umat manusia akibat takut bersaing. Ada orang/bangsa yang merasa bodoh, miskin, dan terbelakang (backward) hanya karena faktor-faktor fisikal-materialistik belaka. Selanjutnya, tak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, mencapai taraf yang sama di depan orang/bangsa lain. Malas untuk menuntut pengetahuan dan pengalaman baru, menghadapi tantangan dan melampaui ujian yang sudah sewajarnya dilakoni demi mencapai prestasi yang lebih baik atau yang terbaik. Akhirnya menghibur diri dengan keadaan yang stagnan.

Penyakit ketiga bersifat sosioantropologis, berupa jiwa pengecut dan kikir. Pada stadium ini, tak ada lagi semangat juang (fighting spirit) dan jiwa kepahlawanan (heroism), semuanya hanya cerita masa lalu yang dibangga-banggakan sebagai warisan nenek-moyang. Setiap orang merasa enggan untuk berkorban demi menyelamatkan masyarakat secara keseluruhan, sebab pengorbanan yang tulus (altruism) dipandang sebagai kesia-siaan dan tak akan menghasilkan kompensasi kongkrit. Dengan demikian, musuh utama bukan berada di luar diri, melainkan di dalam diri sendiri, termasuk kekikiran dan ketamakan pribadi yang membawa kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tak ada lagi keinginan untuk berbagi dengan orang lain, karena nafsu kepemilikan dan haus kekuasaan tak bisa dikendalikan. Masing-masing orang mencari selamat sendiri, meskipun tahu perahu bangsa akan segera tenggelam.

Puncak dari permasalahan itu bersifat ekonomis dan politis, yaitu jeratan utang dan dominasi kekuatan asing. Individu atau bangsa yang selalu cemas, serta malas berpikir dan bekerja biasanya suka mencari jalan pintas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus mendesak, sementara penghasilan terbatas, maka para pemalas cenderung memperbesar utang. Padahal, kekayaan terpendam yang dimiliki dan sumber daya yang menganggur masih berlimpah, namun tidak terkelola dengan baik.

Jerat utang (debt trap) mulanya membuat orang hidup nyaman, karena tak perlu bekerja keras, cukup mengandalkan “kebaikan hati” orang lain. Namun, lama-kelamaan utang itu membuahkan ketergantungan, bahkan ketundukan pada kekuatan asing (imperialism). Penyaluran utang adalah modus imperialisme yang paling canggih, sebab bangsa yang ditaklukkan tidak merasa dirinya dijajah oleh para kapitalis global.

Itulah rangkaian permasalahan atau penyakit individul dan sosial yang sedang kita hadapi. Sejak krisis moneter tahun 1997, bangsa Indonesia belum berhasil lepas dari jerat masalah yang kini menjadi benang kusut krisis nasional. Krisis ekonomi, politik, moral, dan budaya menjadi lebih mendalam. Kita perlu menyadari, melalui mekanisme otokritik kolektif yang serius, bahwa memahami persoalan atau mendeteksi penyakit lebih diutamakan ketimbang mencari solusi dan mencoba terapi yang bersifat spontan dan sporadik. Solusi tuntas hanya mungkin berdasarkan pemahaman atas akar masalah yang komprehensif.

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang
yang beriman di antara kamu dan mengerjakan
amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi,
sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang
sebelum mereka berkuasa, dan sungguh
Dia akan meneguhkan bagi mereka agama
yang telah diridhai-Nya untuk mereka,
dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka,
sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi
aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku
dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun
dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir
sesudah (janji) itu, maka mereka itulah
orang-orang yang fasik.
(QS. An-Nuur: 55)
Adzab atas Negeri
Sudah cukup lama Indonesia terpuruk. Negeri yang semula berlimpah dengan beragam karunia Allah SWT, telah berubah menjadi ladang penderitaan dan kesengsaraan. Kenyataan pahit ini adalah sebentuk adzab yang Allah timpakan kepada penduduk negeri, lantaran telah melupakan nikmat-nikmat besar dari Sang Pencipta.

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.” (QS. An-Nahl:112).

Potret penderitaan negeri ini sudah sedemikian dahsyat. Bukan saja bumi yang tidak lagi menyediakan dirinya sebagai hamparan indah bagi penduduknya, dan langit tidak lagi sebagai naungan yang menyejukkan, bahkan jiwa-jiwa manusia penduduk negeri ini telah menjelma menjadi pemangsa antar sesama (homo homini lupus). Inilah puncak adzab yang sedang ditanggung negeri ini sebagai akibat dari perbuatan kufur nikmat penduduknya.

“Dia-lah Allah yang berkuasa untuk mendatangkan kepada kamu azab dari atas (diri) kamu atau dari bawah kaki kamu,
atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bermusuhan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti, agar mereka memahaminya.” (QS. Al-An’am:65).
Kerusakan! Itulah kata yang tepat untuk melukiskan kondisi kehidupan yang sedang berlangsung di Tanah Air kita. Bumi yang semula kaya-raya telah porak-poranda oleh ketamakan tangan-tangan penduduknya. Bahkan, mereka tidak pernah menyadari jika telah menjadi kaum perusak. Sebaliknya mereka tetap berdalih sebagai kaum yang selalu melakukan perbaikan.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Ruum:41).

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.” (QS. Al-Baqarah:11-12).

Penguasa Zalim Penyebab Kerusakan
Allah SWT menyebut manusia-manusia perusak kehidupan itu sebagai “penjahat-penjahat terbesar” (akabira mujrimin) yang pandai menipu manusia demi keserakahan dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang kerdil yang menggunakan kekuasaan untuk menghimpun dan menimbun harta-benda duniawi, tanpa peduli akibat dari perbuatan jahatnya.

“Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat besar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya.” (QS. Al-An’am:123).

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta’ati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnyalah berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (QS. Al-Israa’:16).

Jelaslah, kehancuran total dan dahsyat yang menimpa negeri ini bukan semata karena penduduknya banyak yang kufur nikmat, tetapi juga lantaran ada “penjahat-penjahat terbesar” yang menggunakan kekuasaannya untuk memuaskan nafsu jahat duniawinya sendiri. Demikianlah, kenyataan sejarah pahit negeri ini adalah hadirnya para “penjahat-penjahat terbesar” telah menduduki tahta kekuasaan dan kepemimpinan yang penuh dengan lumuran dosa.

Akan tetapi “tangan” Allah Yang Maha Perkasa tidak pernah membiarkan kesewenangan mereka berlangsung terus-menerus, walaupun penduduk negeri itu terjebak kepada ketidakberdayaan dan keputusasaan.

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi) itu telah Kami teguhkan kekuasaannya di muka bumi, yaitu kekuasaan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami jadikan sesudah mereka generasi yang lain.” (QS. Al-An’am:6).

Allah SWT berkehendak menghancurkan penguasa-penguasa zhalim itu untuk menghentikan kerusakan yang akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Dan untuk itu, Allah akan selalu memunculkan sekelompok manusia yang secara konsisten menegakkan “amar ma’ruf nahi munkar”.

“Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.” (QS. Al-Baqarah: 251).

Di negeri ini, Gerakan Reformasi yang digencarkan sejak Mei 1998 telah menjadi kekuatan yang menghancurkan kekuasaan yang “pongah dan bebal”. Krisis ekonomi yang datang tiba-tiba menjadi jalan yang Allah SWT sediakan untuk memulai perubahan.

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami adzab mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.”
(QS. Al-An’am: 44-45).
Sekali lagi, Allah SWT dengan cara-Nya sendiri telah menghancurkan penguasa yang zalim untuk kemudian digantikan oleh penguasa lainnya. Penguasa yang akan mengembalikan kehidupan ini kepada kebaikannya. Lalu, siapakah atau seperti apakah “penguasa pengganti” yang dikehendaki oleh Allah SWT? Jawabnya adalah:

“…orang-orang yang jika Kami teguhkan kekuasaannya di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari berbuat yang munkar; dan kepada Allah lah kembali semua urusan.” (QS. Al-Hajj:41).

Perbaikan Mensyaratkan Pemimpin yang Baik
Pandangan Islam sudah sedemikian jelas! Menghidupkan kembali kehidupan suatu negeri yang sudah porak-poranda, mensyaratkan munculnya pemimpin dan kepemimpinan yang baik (good leadership and governance). Sebagaimana Allah memunculkan Thalut dan Daud untuk menggantikan Jalut, atau sebagaimana Allah memunculkan Yusuf untuk menyelamatkan negeri Mesir yang nyaris bangkrut.

Pemimpin dan kepemimpinan yang baik hanya akan tampil dari orang-orang yang bermoral kuat dan yang senantiasa melakukan kebaikan dalam hidupnya. Dalam bahasa Islam, yaitu orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”. Dari sinilah akan mengalir “energi besar” sebuah bangsa untuk bangkit dan membangun kembali kehidupannya. “Energi besar”, karena sang pemimpin berusaha kuat untuk senantiasa berjalan dan bekerja dengan bimbingan Allah, Pencipta dan Pengatur kehidupan alam semesta. Sebuah bangsa yang terpuruk dan nyaris meluncur ke jurang kehancuran akan kembali bangkit di bawah kepemimpinan figur yang “beriman dan beramal saleh”. Inilah janji Allah!

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh
Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir
sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
(QS. An-Nuur: 55)
Dari sinilah, Islam mengajarkan kepada umatnya dan semua manusia untuk memilih pemimpin dengan benar. Melalui cara apapun – termasuk Pemilihan Umum – penduduk sebuah negeri diajarkan untuk menyeleksi pemimpin dari orang-orang yang memiliki komitmen kebenaran dan senantiasa mewujudkan nilai-nilai kebenaran itu dalam kehidupannya sehari-hari, dan bukan sebatas retorika politik semata. Dan sebaliknya, Islam melarang keras kepada penduduk negeri (dari golongan yang beriman) untuk mengangkat orang-orang yang melecehkan kebenaran, sebagai pemimpin mereka.

“Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yaitu yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai pemimpinnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.” (QS. Al-Maaidah: 55-56).
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman.”
(QS. Al-Maaidah: 57).
Langkah Besar Perbaikan
Dalam surah An-Nuur ayat 55 seperti disebutkan di atas, pemimpin atau penguasa yang beriman dan beramal saleh – dengan bimbingan Allah SWT – mengamalkan 3 (tiga) langkah besar untuk melakukan perbaikan kehidupan secara total.

Pertama, Tamkin ad-diin, atau mengokohkan kembali nilai spiritual dan ajaran agama sebagai orientasi dan pedoman kehidupan semua warga masyarakat. Agama mengajarkan prinsip dasar bahwa manusia dan kehidupan alam semesta ini berasal dari Allah Sang Pencipta, dan diadakan untuk tujuan mengabdi kepada-Nya. Agama juga menunjukkan kepada manusia jalan-jalan untuk mengelola kehidupan sesuai yang dikehendaki Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan alam semesta raya ini. Dengan begitu, agama menjadi sumber moralitas dan perilaku yang benar dan baik bagi warga masyarakat, termasuk semua pemimpinnya. Inilah yang sungguh-sungguh mulai lenyap dari jagat kehidupan penduduk negeri ini.

“…Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 38-39).

Kedua, Tabdil al-hayah, atau melakukan perubahan total dan radikal terhadap berbagai aspek mendasar kehidupan. Kekuasaan memiliki amanah untuk melakukan isti’mar al ardh atau memakmurkan kehidupan bumi, sehingga semua penduduknya merasa aman dan sentosa hidup di dalamnya.

“…Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya…” (QS. Huud: 61).

Pemakmuran kehidupan di bumi berpijak pada prinsip pendayagunaan semua sumberdaya yang Allah berikan dan tundukkan bagi manusia, tanpa dirasuki motif untuk melakukan perusakan di dalamnya.

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.
Dan di antara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.” (QS. Luqman: 30).
Prinsip pendayagunaan yang tidak merusak berjalan ketika manusia menggunakan rasionalitas akalnya, yang menjadi kelebihan atau keistimewaannya di hadapan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Pengabaian terhadap rasionalitas akal-pikiran hanya akan melahirkan manusia-manusia rakus dan perusak yang bekerja hanya untuk hawa nafsu durjananya.

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
(QS. Al-Israa: 70).
Pada saat yang bersamaan, rasionalitas akal-pikiran dalam mendayagunakan semua potensi sumberdaya untuk memakmurkan kehidupan, harus diikuti dengan sikap moral-mental yang senantiasa mensyukuri semua hasil dan nikmat yang didapatkan. Karena sikap mental (mental model) semacam inilah yang mampu meningkatkan kemakmuran dan menambah rezki dari Allah SWT.

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), aka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7).

Sikap mental syukur nikmat ditandai dengan suburnya rasa solidaritas sosial terhadap kaum fakir-miskin dan dijauhinya perilaku berlebihan dalam urusan meteri, atau perilaku mubazir, karena inilah wujud perilaku buruk syaitan.

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Israa: 26-27).

Prinsip dasar berikutnya dari tabdil al-hayah adalah adil, yaitu rekonstruksi kehidupan ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya harus diwarnai prinsip keadilan yang dirasakan oleh para penduduk negeri. Prinsip keadilan ini mensyaratkan adanya pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap berbagai permasalahan kehidupan, diikuti sikap tegas dan jelas dalam mengambil kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan umum, serta tersedianya kepastian hukum yang mengikat dan mengatur secara kuat semua proses kehidupan masyarakat tanpa terkecuali.

“…Berlaku adil-lah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maaidah: 8).

Ketiga, Ri’ayah al-mashalih al-ijtima’iyah, atau memelihara potensi kebaikan masyarakat. Salah satu pintu kehancuran kehidupan sebuah negeri adalah ketika para pemimpin dan penduduknya tidak mau dan tidak mampu memelihara semua potensi yang telah dimiliki dan dibangunnya. Justru sebaliknya, terjadi penghancuran secara sistematis dan masif, tanpa mereka sadari. Allah mengingatkan manusia tentang orang-orang yang mengadakan sesuatu yang dipandang baik, tetapi kemudian mereka merusaknya sendiri lantaran tidak mampu memeliharanya.

“…Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.”
(QS. Al-Hadid: 28).
Ri’ayah al-mashalih al-ijtima’iyyah pada hakikatnya adalah sikap hidup seluruh penduduk negeri beserta para pemimpinnya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, menjauhi segala hal yang bisa merusak dan selalu menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

“…orang-orang yang jika Kami teguhkan kekuasaannya di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari berbuat yang munkar;dan kepada Allah lah kembali semua urusan.” (QS. Al-Hajj:41).

Inilah “Tiga Langkah Besar” (Three Big Steps) untuk melakukan perbaikan kehidupan yang sebelumnya sudah porak-poranda. Tiga langkah ini akan melahirkan kembali iklim “iman dan taqwa” pada penduduk negeri ini dan pada para pemimpinnya, sebagai syarat terbukanya pintu-pintu keberkahan hidup dari Allah SWT, Dzat Yang Maha Kaya.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raaf: 96).

Inilah pandangan dasar yang diyakini Partai Keadilan (PK) Sejahtera, sebagai kekuatan dakwah Islam yang mengemban tanggung-jawab untuk menyelamatkan kehidupan dan membangunnya kembali sebagai “hayatun thayyibah”, atau kehidupan yang baik (good quality of life). Para pemimpin dan penduduk negeri ini, hendaknya memperhatikan peringatan Allah SWT yang amat keras:

“Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah (dihancurkan) penduduknya, bahwa kalau Kami menghendaki tentu Kami akan azab mereka karena dosa-dosanya; dan Kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi)?” (QS. Al-A’raaf: 100).***

Pemilihan Umum tinggal beberapa pekan lagi. Sejumlah persiapan dan pekerjaan rumah kepartaian telah kita selesaikan. Verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan status hukum partai sudah kita lalui. Demikian pula verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu kita jalani dengan relatif lancar dan sukses.

Tugas penting untuk memelihara konsolidasi internal pun kita lakukan. Dimulai dengan penggabungan entitas Partai Keadilan (PK) ke dalam wadah PK Sejahtera. Alhamdulillah, kita terhindar dari perpecahan organisasi yang biasanya melanda partai politik, termasuk partai yang baru lahir di era reformasi.

Soliditas partai itulah yang membuat kita cukup percaya diri, ketika mengajukan daftar calon anggota legislatif (caleg) untuk tingkat pusat (DPR) dan daerah (DPRD I dan II). Sejumlah tokoh eksternal kita tampung dalam susunan caleg yang berbasis pada hasil pemilu internal dan masukan dari berbagai pihak, sebelum disahkan oleh Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dan struktur terkait.

Ada satu-dua pertanyaan dan masukan kritis terhadap daftar caleg yang diajukan PK Sejahtera ke KPU dan KPU Daerah. Namun, tak sampai menimbulkan gejolak yang meluas seperti terjadi pada beberapa partai besar. Kami berterima kasih atas masukan dan dukungan para kader serta simpatisan, sehingga seluruh proses musyawarah dan pengambilan keputusan berjalan dengan lancar. Segala kekhilafan dan kekurangan, insya Allah, akan kita perbaiki secepatnya dan sebisa mungkin.

Menegakkan prinsip syura dalam partai akan mempengaruhi proses penegakkan prinsip demokrasi dalam skala nasional. Mustahil kita meraih cita-cita bangsa Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera; apabila sebagai partai kita tidak memulainya sendiri. Kita harus senantiasa mematangkan diri dalam proses belajar dibawah naungan pentadbiran Ilahi.

Selain konsolidasi internal, kita harus melakukan ekspansi dakwah di lingkungan eksternal. Pemilu merupakan batu ujian akan eksistensi partai dan misi yang diperjuangkannya. Apakah kita mampu meyakinkan umat dan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka yang bersih dan amanah? Ataukah sebaliknya, rakyat masih terpengaruh pesona politisi busuk dan khianat?

Dalam hal penjaringan suara konstituen itu peran sebuah platform menjadi penting. Memang kita telah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai, serta Prinsip Kebijakan yang kita perjuangankan selama ini. Namun, masyarakat pemilih memerlukan garis besar kebijakan dan program yang lebih kongkrit. Apa yang bisa dilakukan PK Sejahtera untuk mengangkat harkat hidup kaum petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil misalnya? Apa pula yang dicanangkan PK Sejahtera untuk memperbaiki kondisi ekonomi, politik, hukum, dan sosial-budaya Indonesia yang sedang terpuruk?

Konsep platform ini bersumber dari makalah (position paper) yang disampaikan oleh Ketua Bidang dan Departemen dalam jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PK Sejahtera. Setelah serangkaian diskusi berseri, maka dilakukan workshop untuk menyusun kerangka besar (big picture) yang akan diperjuangkan seluruh bidang dan departemen.

Tim Penyunting berperan dalam meringkaskan berbagai pikiran yang berbeda latar belakang itu menjadi satu kesatuan utuh. Lalu Tim Ahli membaca dan memeriksanya dengan teliti, agar sejalan dengan Visi dan Misi utama kehadiran PK Sejahtera dalam jagad politik nasional. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, Ketua Bidang dan Departemen, serta Tim Penyunting dan Tim Ahli yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Kini masyarakat bisa membaca pikiran dan cita-cita perjuangan PK Sejahtera. Anda semua, sidang pembaca, dapat pula menilai apakah cita-cita PK Sejahtera sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat untuk berubah. Kelompok sosial-politik dan partai-partai yang lain juga dapat menakar kesesuai platform mereka, bila menginginkan aliansi atau koalisi bersama. Masalah bangsa ini memang sangat banyak dan rumit, sehingga tak dapat dituntaskan satu kelompok politik sendirian.

Secara sederhana, tema besar (tag line) perjuangan PK Sejahtera ditetapkan oleh Lajnah Pemenangan Pemilu (LPP) sebagai: “BERSIH, PEDULI”. Ini bukan klaim sepihak, bahwa PK Sejahtera adalah satu-satunya partai yang bersih dari korupsi dan peduli terhadap nasib rakyat. Namun maksudnya, kita menginginkan dan memperjuangkan bersama seluruh komponen masyarakat akan lahirnya “Kepemimpinan Nasional yang Bersih dari Korupsi dan Peduli dengan Nasib Rakyat”.

Tema tersebut akan sangat berarti, apabila kita kaitkan dengan “Trisukses Pembangunan Ekonomi” yang digariskan PK Sejahtera, yakni “Ekonomi Mandiri, Adil, dan Sejahtera” (Prinsip EMAS).Maka, terang-jelaslah arah perjuangan PK Sejahtera untuk mewujudkan “Kepemimpinan Nasional yang Bersih dan Peduli” demi tercapainya “Bangsa yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”.

Kejelasan platform merupakan modal yang berharga bagi para kader dan simpatisan untuk memperkenalkan partai di tengah masyarakat yang beragam. Tetapi, masyarakat yang sedang dirundung krisis membutuhkan bukti dan tindakan yang kongkrit, bukan sekadar konsep atau janji muluk. Untuk itu, tugas fungsionaris partai dari tingkat nasional (DPP), provinsi (DPW), kabupaten/kota (DPD), dan kecamatan (DPC) hingga kelurahan/desa (DPRa) menerjemahkan platform tersebut menjadi program dan kegiatan yang nyata.

Kehadiran kader PK Sejahtera dalam lapangan ekonomi, sosial, budaya, dan kegiatan keagamaan jauh melampaui tugas-tugas politik formal yang kini digencarkan. Kita telah menanam investasi moral (moral investment) dan memupuk modal sosial (social capital) dalam waktu yang lama. Sekarang kita serahkan kepada masyarakat untuk memilih partai, wakil rakyat, dan pemimpin nasional yang mereka percaya. Kita berharap dan bekerja keras, agar masyarakat tidak salah pilih lagi. Sebab, masa depan bangsa menjadi taruhannya yang amat berharga.

Jakarta, Januari 2004

Presiden Partai Keadilan Sejahtera,
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid

Bersyukur kepada Allah karena buku penting ini akhirnya dapat diterbitkan. Berkat kerja keras para Ketua Bidang dan Departemen di jajaran DPP Partai Keadilan (PK) Sejahtera, serta Tim Penyunting dan Tim Ahli, maka naskah platform dapat dituntaskan. Konsep platform juga telah diuji di hadapan Anggota Kehormatan yang menjadi cikal bakal Dewan Pakar PK Sejahtera.

Tugas selanjutnya adalah mengkomunikasikan “cita-cita besar” PK Sejahtera dalam bahasa populer yang mudah dicerna masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, yakni merealisasikan cita-cita itu dalam bentuk program dan kegiatan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.

Inilah kewajiban calon anggota legislatif dan juru kampanye PK Sejahtera di pusat maupun daerah, menyebar-luaskan platform ke segenap pelosok Tanah Air hingga ke mancanegara. Sekali lagi, gunakan bahasa yang mudah dan akrab di telinga masyarakat, namun tetap cerdas dan visioner. Jangan sampai ada lapisan masyarakat yang tidak mengenal atau memahami apa sesungguhnya yang diperjuangkan PK Sejahtera.

Forum dialog warga, debat publik, atau wawancara di media massa dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran ide platform. Pada akhirnya nanti, di masa kampanye resmi menjelang Pemilihan Umum, isi platform telah dipahami dan dijadikan wacana publik yang membebaskan.

Masukan kritis dan konstruktif tetap diperlukan, sebab kita akan melakukan penyempurnaan platform secara berkala berdasarkan evaluasi program di lapangan atau perkembangan situasi nasional dan internasional.

Selamat menyimak, dan berjuang bersama rakyat untuk menyelamatkan bangsa ini dari dari kehancuran yang dahsyat.

Jakarta, Januari 2004

Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu,
Muhammad Razikun, SE, M.Ak.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!