Kita tidak boleh kehilangan akal sehat dan semangat juang dalam menghadapi masalah besar bangsa ini. Segala daya harus dikerahkan untuk mencari solusi alternatif dari berbagai bidang. Prioritas masalah dan solusi yang akan dilaksanakan tentu harus ditetapkan. Berikut ini sejumlah alternatif yang dapat dikembangkan lebih matang:
1. Memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya menjadi prioritas utama, karena kepercayaan masyarakat terkuras akibat penyelewengan kekuasaan dan kekayaan negara juga nyaris ludas. Langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh demi menghindari kebangkrutan ekonomi dan politik nasional, sebagaimana tersirat dalam Platform Penegakan Hukum, ialah:
a. Penindakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat banyak. Tindakan represif harus bersifat imparsial dan nondiskriminatif. Hadirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) semestinya menjadi momentum baru dalam perang total melawan korupsi, seraya memperbaiki kinerja Kepolisian dan Kejaksaan serta Kehakiman agar menjadi ujung tombak penegakan keadilan, melalui program judicial reform yang terencana. Bila upaya hukum formal ini gagal, maka anarkisme sosial tidak lagi dapat dibendung.
b. Pembenahan kelembagaan, terutama badan negara yang mengelola dan mengawasi sistem keuangan (APBN dan APBD). Tingkat kebocoran anggaran nasional dan lokal harus dikurangi secara signifikan, dan diberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelakunya, bukan hanya sanksi administatif. Para perencana, pengelola dan pengawas keuangan negara seharusnya bertugas mengamankan kas negara serta menjamin alokasi anggaran sesuai kebutuhan rakyat. Selanjutnya proses reformasi birokrasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan perampingan jumlah pegawai negeri dan penetapan kompetensi bagi setiap instansi pemerintah yang diperlukan. Seleksi bagi para pejabat dan pegawai harus dilakukan secara transparan dan bertanggung-jawab, semata-mata memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang optimal, bukan sekadar lelang jabatan.
c. Penyehatan lingkungan internasional
Indonesia telah terikat dengan sejumlah konvensi internasional melawan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Infrastruktur hukum dan birokrasi untuk memenuhi tanggung-jawab internasional itu juga sudah disediakan. Namun kebutuhan utama kita sebenarnya ialah lembaga internasional yang menangani masalah keuangan dan pembangunan, seperti IMF (International Monetery Fund) dan WB (World Bank), harus menerapkan segala prinsip yang telah ditetapkan. Tidak jarang peluang korupsi justru bersumber dari kelemahan prosedur lembaga internasional. Atau, mereka membiarkan begitu saja penyimpangan yang dilakukan mitra domestiknya, baik unsur pemerintah dan swasta, sambil menikmati keuntungan haram. Biasanya, setelah penyelewengan itu terbongkar, lembaga dunia baru bersuara keras dan memberi tekanan yang terlambat. Kerusakan tak bisa diperbaiki di tengah lingkungan yang sakit.
d. Pengawasan total masyarakat
Dalam masa transisi yang serba tak pasti, perubahan tak bisa hanya diandalkan pada inisiatif hukum dan kelembagaan negara. Keberanian masyarakat untuk melakukan kontrol atas segala kebijakan dan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta merupakan modal berharga. Energi perubahan sering datang dari lapisan bawah masyarakat yang selama ini menjadi korban korupsi. Untuk itu perlu disediakan perangkat hukum yang memadai, semisal terbitnya UU Kebebasan Informasi serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua perangkat itu akan memberi jaminan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi penting yang mereka butuhkan, misalnya Rencana APBN atau APBD yang akan ditetapkan beserta rincian pos penerimaan dan pengeluarannya.
Dari informasi yang diterimanya, masyarakat dapat mengecek bukti-bukti kongkrit di lapangan. Jika terdapat kejanggalan, atau jelas-jelas penyimpangan, mereka akan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Insiatif masyarakat yang kritis itu mestinya dihargai, bukan dimusuhi, karena membantu aparat penegak hukum. Bila prosedur formal tak efektif, masyarakat dapat menggunakan senjatanya yang paling ampuh, yakni mencabut legitimasi dan mandat yang mereka berikan kepada para pejabat publik. Pada titik inilah kedaulatan rakyat benar-benar diuji.
e. Penegakan kepemimpinan dan nilai-nilai baru yang bersih masyarakat membutuhkan teladan. Sudah banyak perangkat hukum dan lembaga yang dimunculkan, tetapi tak ada satupun figur yang mampu menjalankannya dengan sepenuh hati. Figur pemimpin yang tampil di masa transisi telah memunculkan kekecewaan baru, karena harapan akan perubahan tidak kunjung diwujudkan. Para pemimpin itu asyik sendiri dengan pemuasan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Masyarakat kehilangan panutan, sehingga terjadi disorientasi yang dahsyat. “Jika para pemimpin bisa berpesta pora dengan menyelewengkan aset negara, tanpa pernah tersentuh tangan hukum sedikitpun, maka mengapa kami harus terus menderita?”, gugat rakyat jelata. Sebagian masyarakat ada yang mencontoh perilaku buruk itu, ada pula yang melakukan perlawanan sporadik. Kepemimpinan baru harus tampil dengan menegakkan nilai-nilai bersih, amanah, dan peduli dengan nasib rakyat. Sosok inilah yang akan sukses memimpin penindakan hukum dan perubahan kelembagaan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengarahkan partisipasi masyarakat.
2. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran secara bertahap
Kemiskinan yang bersifat struktural tak hanya melanda wilayah pedesaan, namun juga merambah ke perkotaan yang tak tertata dengan baik. Untuk itu perlu ditata kembali kebijakan ekonomi nasional yang selama ini menguntungkan sektor usaha tertentu berskala besar. Pengembangan unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus dilakukan secara serius dan terencana, dengan dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang produktif dan profesional, serta penguatan sektor koperasi yang benar-benar menjadi sokoguru ekonomi rakyat. Perluasan infrastruktur ekonomi di daerah pedesaan dan kawasan terpencil harus disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, dengan meningkatkan kapasitas industri rumah tangga, antara lain mendayagunakan tenaga perempuan dewasa dan kaum muda yang produktif. Dalam rangka pembangunan rutin, alokasi proyek-proyek padat karya yang berdampak ganda dan luas (multiflier effects) perlu diarahkan ke wilayah kritis yang amat membutuhkan suntikan dana dan peluang kerja. Semua hal itu ditekankan dalam Platform
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang memberi perhatian khusus pada Perjuangan Kaum Petani, Buruh, Nelayan, dan Pedagang Kecil.
Disamping itu juga mengembangkan potensi ekonomi syariah yang sangat besar dan terbuka sebagai pendorong pertumbuhan di tengah kelesuan ekonomi neoliberal. Untuk menekan angka pengangguran yang terus meningkat harus dibuka lapangan kerja yang memadai. Lingkungan bisnis dan iklim investasi yang sehat, serta jaminan keamanan dan kepastian berusaha, merupakan prasyarat bagi perkembangan usaha baru. Karena itu, pola hubungan industrial yang lebih adil perlu diwujudkan dengan menyeimbangkan kepentingan buruh/karyawan dan pengusaha, serta pemerintah sebagai regulator dan pengawas yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
3. Memberantas kebodohan dan keterbelakangan
Kualitas pendidikan yang amat buruk tidak ada alasan lain merupakan tanggung-jawab pemerintah untuk mengatasinya. Alokasi anggaran negara sebesar 20% untuk pengembangan bidang pendidikan harus dilaksanakan, karena menjadi amanat konstitusi. Sebenarnya banyak sumber dana yang mungkin digali untuk meningkatkan sarana pendidikan dan kesejahteraan para guru, antara lain, dengan memanfaatkan pendapatan royalti dari usaha sektor pertambangan dan eksplorasi sumber daya alam. Demikian pula dana nonanggaran yang bertebaran di beberapa pos strategis. Selama ini alokasi dana itu tidak jelas dan tidak fokus, serta sulit dipertanggung-jawabkan. Pemanfaatan dana royalti tentu saja juga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan kebudayaan. Namun, Platform Pendidikan Nasional menggariskan bahwa pengembangan sektor pendidikan akan mempengaruhi seluruh sektor pembangunan lainnya, karena itu harus diprioritaskan. Pendidikan berperan sentral dalam mendongkrak kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Bila pemerintah masih kesulitan menjalankan tugasnya, maka proses pendidikan dapat diselenggarakan dengan pola kerakyatan, yang berongkos murah (karena dukungan penuh pihak swasta dan masyarakat) dan berkualitas (sesuai dengan standar yang diakui).
Bersamaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan pendidikan akan membuka jalan untuk keluar dari krisis multidimensional. Dalam Platform Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri ditegaskan bahwa proses pendidikan dan pengembangan iptek mestinya sejalan dengan kebutuhan industri dan pergerakan roda ekonomi. Keterpaduan langkah ditentukan oleh strategi nasional yang mantap. Kita harus mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif bangsa dengan memperbesar potensi sumber daya manusia yang andal. Perlu dirumuskan kompetensi utama bangsa Indonesia di tengah persaingan global, sehingga kita dapat bertahan hidup dan berkembang maju dengan penuh martabat.
4. Menangani kriminalitas dan kerawanan sosial
Meruaknya gejala kriminalitas disebabkan proses penegakan hukum yang lemah, disamping juga kerentanan dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Untuk itu kebijakan penegakan hukum harus diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai pangkal solusi kerawanan sosial. Platform Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menandaskan setiap warga negara wajib mendapatkan hak dasar yang sah. Apabila kebutuhan primer warga telah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk merampas hak orang lain, kecuali karena keserakahan dan kejahatan yang harus ditindak tegas.
Sekali lagi, potensi masyarakat dapat dikerahkan untuk menjaga keamanan pribadi dan lingkungan, walaupun tanggung-jawab utama tetap berada di pundak Kepolisian. Sebagai aparat negara dan pelindung masyarakat, Polisi jangan sampai berperan jadi beking dari kejahatan terorganisir. Maraknya premanisme tak bisa dilepaskan dari salah-laku (misconduct) aparat. Karena itu reformasi moral harus dilakukan dalam jajaran Kepolisian, tak hanya penambahan sarana fisik belaka. Kesejahteraan aparat dan keluarganya juga patut diperhatikan, sebab mereka bagian dari warga yang harus dipenuhi hak dasarnya.
5. Meredam konflik dan gejala kekerasan (terorisme)
Penyelesaian konflik harus diupayakan secara proporsional sesuai dengan sebab penyulutnya, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Komunikasi politik yang terbuka antar elite pemerintah dan warga masyarakat dipercaya dapat mencegah konflik vertikal. Dalam mensiasati perbedaan kepentingan, jalan dialog antar kelompok masyarakat tetap harus diutamakan, sedang sarana kekerasan dan senjata harus dihindarkan. Platform Politik Nasional menjabarkan keseimbangan hubungan antar lembaga-lembaga negara dan seluruh komponen masyarakat. Mekanisme penyelesaian konflik yang damai dan berkeadilan perlu dilembagakan, termasuk dalam konflik yang melibatkan kelompok warga yang berbeda latar belakang suku, agama, dan golongannya.
Lembaga-lembaga adat dan pranata tradisional lain berperan signifikan dalam meredam konflik. Fungsi utama mereka sebagai pengawal harmoni masyarakat perlu diaktualisasikan kembali. Sementara itu gejala terorisme yang merebak dewasa ini tak cuma dilacak dalam konstelasi kekuatan domestik. Amat jelas terlihat intervensi kekuatan asing dalam menunggangi situasi politik domestik yang belum stabil. Karena itu profesionalisme aparat pertahanan dan keamanan negara amat ditekankan dalam Platform Pertahanan dan Keamanan. Jangan sampai Kepolisian RI sebagai aparat penegak hukum dan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara justru terjebak dalam praktek terorisme negara (state terrorism) dan terorisme global (global terrorism) yang disponsori negara-negara besar. Kita harus menyelesaikan konflik dan gejala kekerasan tanpa menimbulkan konflik baru dan kekerasan yang lebih zalim.
6. Mencegah terjadinya keretakan nasional dan ancaman disintegrasi bangsa
Sumber keretakan nasional terutama sekali terletak pada ketimpangan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang terjadi sepanjang Orde Baru. Kita seperti menyimpan bom waktu dengan persatuan nasional dan stabilitas semu. Keseimbangan baru antara Pusat dan Daerah harus ditampung dalam kebijakan Otonomi Daerah yang perlu disempurnakan, agar prorakyat dan berdampak strategis, sebab isu otonomi amat mudah diinterupsi oleh kepentingan elite dalam jangka pendek. Rakyat harus mengawasi elite politik nasional maupun lokal yang mungkin berupaya menyelewengkan tuntutan otonomi demi kepentingan pribadinya. Masalah identitas kesukuan dan kedaerahan juga diapresiasi secara wajar, sehingga tidak mengarah persaingan etnik dan gerakan separatisma.
Kepemimpinan nasional yang terpercaya dan berwibawa harus mampu mengakomodasikan dinamika hubungan Sipil dan Militer. Tatanan demokrasi modern menghendaki supremasi sipil atas kekuatan militer, dengan ditopang masyarakat madani yang solid dan mandiri. Tampilnya figur kepemimpinan kolektif yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa menjadi niscaya, sebab energi nasional harus dikompakkan untuk melewati masa krisis dan menghadapi persaingan antarbangsa yang lebih kompleks.
7. Memutuskan ketergantungan pada pihak asing
Ketergantungan pada bantuan luar negeri pada mulanya merupakan merupakan pilihan kebijakan ekonomi kapitalistik. Namun lama-kelamaan mempengaruhi orientasi kebijakan politik dan aspek lainnya. Untuk itu prinsip kemandirian ekonomi diformulasikan dalam Platform Kebijakan Ekonomi Makro, bersama dua prinsip penting lainnya menjadi “Trisukses Pembangunan Nasional” baru, meliputi:
a. Kemandirian
b. Keadilan
c. Kesejahteraan
Trisukses Pembangunan versi PK Sejahtera ini kiranya dapat menggantikan Trilogi Pembangunan yang diterapkan sepanjang Orde Baru, dimana orientasi stabilitas politik dan keamanan serta desakan pada strategi pertumbuhan ekonomi telah menekan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam bahasa yang sederhana, cita-cita besar PK Sejahtera dapat diringkaskan untuk mewujudkan “Ekonomi Nasional yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Itulah Prinsip Emas atau Golden Principle yang harus diperjuangkan bersama seluruh komponen bangsa.
Prinsip keadilan bermakna pemulihan ekonomi dan program pembangunan diarahkan untuk menghasilkan distribusi manfaat dan biaya ekonomi yang seimbang bagi segenap komponen masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran ditekan serendah mungkin, serta menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat. Tak ada kelompok masyarakat yang dianakemaskan, sekalipun beralasan akan mendongkrak pertumbuhan, sambil mengorbankan kelompok lain. Namun kebijakan afirmatif harus ditujukan bagi warga dan wilayah yang paling miskin, sebab prinsip kesejahteraan menuntut pemerataan optimal, yakni pertumbuhan yang tersebar di berbagai wilayah (desa atau kota, pusat dan daerah) serta mengangkat harkat hidup seluruh lapisan masyarakat — terutama mereka yang termarjinalkan.
Kestabilan nasional merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya prinsip keadilan dan pencapaian kesejahteraan, dimana proses pertumbuhan dan kemajuan ekonomi selalu diikuti kebijakan pemerataan yang konsisten. Dengan modal kondisi ekonomi yang mantap, maka kita dapat memutus ketergantungan pada dominasi asing. Pokok utang harus dikurangi secara substansial melalui efisiensi total dan pemberantasan korupsi, seiring dengan pendayagunaan seluruh potensi nasional untuk memenuhi kebutuhan pembangunan hingga mencapai taraf kemandirian.
Pembangunan juga dilaksanakan strategi keberlanjutan, yakni mencerminkan orientasi perubahan yang jauh ke depan dengan memikirkan nasib generasi mendatang. Dalam konteks itu, Platform Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan menetapkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.
8. Merevitalisasi sumber daya kepemimpinan nasional dan lokal
Masalah nasional yang kompleks sering disederhanakan sebagai hilangnya sosok kepemimpinan yang visioner, sehingga seluruh bangsa ini seperti kehilangan semangat untuk mengangkat beban berat, dan tersesat di rimba krisis yang gelap tak berujung. Sumber daya kepemimpinan nasional harus disegarkan kembali (rejuvenasi) melalui saluran regenerasi secara menyeluruh. Dalam Platform Kepeloporan Pemuda dinyatakan pentingnya posisi generasi pengganti yang memahami tuntutan zamannya dan tantangan masa depan. Nasib bangsa ini tak bisa dipasrahkan begitu saja kepada kaum tua yang haus kekuasaan, namun juga tak boleh diserahkan kepada generasi muda yang lemah. Dialog antargenerasi dihajatkan untuk menyepakati kepentingan bangsa yang paling vital, yakni tetap eksisnya Indonesia di tengah perputaran zaman.
Peran kaum perempuan amat urgen, termasuk dalam penumbuhan kader kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal. Peluang yang seimbang kini terbuka bagi mereka yang kapabel dan berintegritas. Platform Perempuan Indonesia mencanangkan program peningkatan kapasitas dan penguatan identitas perempuan Indonesia sejati. Selain itu dilengkapi dengan Platform Pembinaan Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil. Dari sini tergambar stabilitas politik dan ekonomi nasional membutuhkan entitas sosial yang mantap dan andal. Berbagai masalah nasional dan lokal dapat dipecahkan masyarakat secara mandiri, seiring dengan lahirnya benih-benih kepemimpinan baru sebagai problem solver.
9. Memperbaharui etika dan budaya
Perubahan fisik dan materi saja tak cukup, bila tak diikuti penumbuhan nilai dan kultur baru. Bisa dikatakan bahwa kebangkrutan ekonomi dan politik nasional bermula dari diabaikannya etika pejabat publik dan budaya kontrol masyarakat. Bangsa Indonesia di masa transisi tak memiliki identitas yang jelas. Nilai-nilai lama yang korup dan menyimpang hendak disingkirkan dan dikubur dalam-dalam, namun nilai-nilai baru yang akan didirikan tak kunjung mencuat dan mengkrital. Lebih parah lagi, tak ada komunitas dan figur pemimpin yang gigih memperjuangkan tegaknya nilai-nilai baru. Karena itu Platform Pengembangan Seni, Budaya, dan Pariwisata tak hanya melihat seni dan budaya sebagai produk fisik belaka, melainkan proses transformasi nilai yang dicita-citakan bersama, sehingga jati diri bangsa yang hilang bisa ditemukan kembali. Karakter bersih, amanah, dan peduli dengan nasib rakyat menjadi fondasi kepribadian yang tangguh.
Identitas budaya amat berharga di tengah pergaulan antarbangsa. Kita akan dihargai oleh bangsa lain sesuai dengan karakter dan karya kreatif dan inovatif kita sendiri. Dalam pertemuan budaya, melalui wahana pariwisata atau proses komunikasi yang lebih luas, maka jati diri bangsa tak boleh luntur. Platform Komunikasi dan Informasi menata hubungan yang setara dan produktif di era globalisasi budaya. Diawali dengan komunikasi yang efektif antar elite pemimpin dan warga masyarakat, selanjutnya komunikasi antar kelompok sosial dan agama yang beragam (Platform Dakwah dan Pembinaan Umat Beragama), hingga komunikasi antar bangsa dan ras manusia. Indonesia akan tampil sebagai bangsa yang bermartabat dengan etika dan budaya baru yang diterapkan secara teguh.
